Cuaca hujan tak menyurutkan para pekerja itu untuk menyampaikan aspirasinya didepan Kantor Walikota Batam. Dalam m orasinya, Panglima Garda Metal FSPMI Suprapto mengatakan, ekonomi Provinsi Kepri khususnya Batam kian terpuruk. Kondisi ini terjadi dikarenakan bukan diakibatkan oleh Upah Minimum Kota (UMK), tapi karena kebijakan dan peraturan pemerintah yang tidak sejalan oleh pengusaha serta buruh.

Menurut Suprapto, sikap Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Wali Kota Batam Rudi yang menentukan upah buruh 2018 mendatang masih mengacu pada PP 78 dinilai merupakan keputusan yang masih berat bagi pekerja, karena masih berdampak kepada kesengsaraan pekerja.

“Kita lihat Gubernur Jambi berani memberikan upah untuk 2018 di atas PP 78. Mereka bereani bertanggungjawab, tapi kita masih saja terus terkurung dengan PP tersebut,” katanya.

Adapun poin dalam tuntutan yang mereka sampaikan pada orasi antara lain adalah, meminta agar pemerintah mencaput PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, mendesak Walikota Batam agar menyediakan sembako murah atau dengan harga terjangkau, tolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), ATB dan Premium, penetapan UMK Batam tidak menggunakan PP 78, Gubernur Kepri diminta segera membuat Pergub mengenai asosiasi usaha, DPRD Kota Batam diminta segera membuat perda mengenai asosiasi jenis usaha,dan BP Batam segera berikan hak milik atas tanah kepada masyarakat yang telah puluhan tahun membayar UWTO.(*)