[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kundur News – Denpasar. Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD tingkat provinsi sepakat merancang aturan hukum pengelolaan lingkungan hidup terutama penanganan sampah. Aturan hukum nantinya akan dituangkan dalam rencana peraturan daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kesepakatan tersebut disampaikan pada Rapat Kerja DPRD Provinsi Bali Bersama Gubernur Bali Made Mangku Pastika di Gedung DPRD Bali, Selasa (28/2).

Pastika mengakui sulitnya menangani sampah yang ada pada saat ini, apalagi jika melihat penanganan sampah di daerah TPA Suwung. Belum lagi saat ini sulit menemukan pihak swasta yang bisa menangani sampah di Suwung karena hitungannya belum sesuai.

Pastika juga mengatakan untuk menjual  listrik dari pengelolaan sampah pun harganya tidak sesuai dengan biaya operasional. Itulah sebabnya investor enggan berinvestasi di Suwung. Belum lagi soal bangunan pengolahan sampah yang towernya bisa mencapai 80 meter, tidak sesuai dengan Perda ketinggian bangunan.

Mantan Kapolda Bali ini mengusulkan agar pemerintah provinsi mengambil alih penanganan sampah di Suwung. Sedangkan untuk operasionalnya bisa mengambil dari tipping fee dan dana pemeliharaan budaya Bali. “UNESCO membolehkan kita meminta sumbangan untuk memelihara budaya dan kebersihan,”jelas Pastika.

Ketua Pansus Retribusi Jasa Umum DPRD Bali Ketut Suwandi sepakat soal tipping fee ini. Apalagi sebelumnya ia menjelaskan bahwa sampah di Suwung sudah setinggi 12 meter dan mengeluarkan bau yang luar biasa.

Suwandi mengungkapkan bahwa sudah ada 43 investor melakukan penjajakan namun sampai hari ini belum ada kejelasan soal permasalahan sampah ini. Oleh sebab itu Suwandi dan anggota dewan lainnya rata-rata sepakat apabila pemerintah mengambil alih dan membuat aturan-aturan yang diperlukan apabila kajiannya sudah sesuai.*

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]