KARIMUN – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Karimun menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah daerah Kabupaten Karimun bersempena memperingati hari buruh sedunia atau Mei Day. Tuntutan itu disampaikan di halaman Kantor Bupati pada Selasa pagi (1/5).
Enam tuntutan yang disampaikan adalah tolak upah murah dan cabut PP nomor 78, turunkan harga beras dan tarif harga dasar listrik, bangun kedaulatan pangan dan energi, cabut perpres nomor 20 tahun 2018 tentang tenagakerja asing, pilih Capres 2019 yang pro buruh dan rakyat, segera terbitkan Perda Ketenagakerjaan dan terakhir adalah segera bangun Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Karimun.
Ketua FSPMI Kabupaten Karimun, Muhammad Fajar mengatakan, dalam menyampaikan aspirasi enam poin tersebut, ratusan massa yang tergabung didalam FSPMI Kabupaten Karimun terlebih dahulu melaksanakan konvoi keliling pulau Karimun, dengan titik kumpul pertama berlokasi di simpang Mutiara Kecamatan Meral. Lalu berbutar menuju Kecamatan Tebing, kearah Kecamatan Karimun melintas samping rumah dinas Bupati, dan menuju Jalan Poros kearah Kantor Bupati.
“Setiap kesempatan aksi demonstrasi kami memang menyampaikan permintaan BLK salah satunya. Ini sangat kursial karena demi meningkatkan kemampuan para pekerja lokal agar tidak menjadi penonton dinegeri sendiri,” kata Fajar.
Sayangnya, dalam aksi damai tersebut massa gagal menemui Bupati Karimun Aunur Rafiq untuk menyuarakan aspirasinya. Mereka hanya ditemui oleh Asisten I Pemkab Karimun, Muhammad Tang.
Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq ketika dikonfirmasi secara terpisah di rumah dinasnya saat mengikuti salah satu kegiatan mengatakan, pemerintah Kabupaten Karimun dipastikan tidak akan mempu membangun BLK sebagaimana permintaan para buruh dalam menggelar aksi unjukrasa damai.
“Jangankan Kabupaten Karimun, di Kementerian Tenagakerja saja tidak mampu menganggarkan karena keterbatasan anggaran. Bahkan pusat itu menganjurkan kepada kita untuk membuat workshop saja sebagai pengganti BLK dan kemudian nanti bisa magang di berbagai perusahaan. Sambil menanti suatu saat nanti kita mampu mendirikan BLK,” kata Rafiq.
Rafiq pun membantah jika dikatakan BLK belum prioritas, karena saat ini pemerintah daerah Kabupaten Karimun telah memiliki DED atau perencanaan besaran anggaran yang dibutuhkan dalam membangun BLK. Dengan estimasi biaya yang dibutuhkan adalah sekitar Rp50 Miliar.
Mengenai perkembangan hasil kunjungannya ke Kemenakertrans beberapa tahun lalu, Rafiq pun menjelaskan memang belum ada petunjuk dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan. Apa lagi pusat memberikan contoh bahwa BLK di semua Provinsi se Indonesia tampaknya banyak yang tidak aktif. Sehingga diminta untuk merintis dari nol berupa workshop terlebih dahulu.
“Kita sangat menyambut baik masukan dari para buruh yang melakukan aksi damai hari ini. Tapi saya sampaikan juga bahwa untuk BLK sendiri kita belum mampu. Tapi usulannya tetap kita tampung dan kita koordinasi dengan pusat. Sementara ini mohon bersabar dulu. Butuh dana Rp50 Miliar. Setelah berdiri bukan hanya sekedar jadi, tapi kita juga butuh anggaran untuk kegiatan tiap tahunnya dan perawatan. Jadi solusi sementara kita siapkan workshop. Jangan khawatir, kita sudah punya DED dan itu artinya kami tetap memperhatikan kebutuhan para buruh,” jelasnya.
Rafiq pun menghimbau kepada para buruh untuk tetap menjaga situasi kondusif di Kabupaten Karimun. Sehingga investasi akan terus masuk dan menjadi peluang bagi putra daerah untukmendapatkan pekerjaan yang baik.(*)