Kundur News – Denpasar. Generasi Muda Bali diminta untuk mengambil bagian dan peran dalam berbagai bentuk aksi bela negara. Bela negara tidak berarti harus memanggul senjata, namun lebih kepada mengambil peran warga negara yang sadar akan kewajibannya sebagai penerus bangsa dalam mengisi dan mendukung program-program pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta saat membuka secara resmi Simposium Bela Negara yang bertemakan “Optimalisasi peran serta koponen pariwisata dalam upaya bela negara”, bertempat di Discovery Kartika Plaza Hotel, Sabtu, (18/2).

Sudikerta mengajak untuk memahami pentingnya generasi muda, stakeholder-stakeholder yang ada di Bali untuk bersama-sama memiliki jiwa semangat keteladanan terhadap bangsa ini agar mampu menjadi bangsa yang maju dan berkembang.

Tantangan kedepan bangsa ini bukan semata-mata eksternal, namum juga dari dalam diri. Generasi muda harus paham empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang–Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Sudikerta,  saat ini banyak sekali terjadi riak-riak yang berusaha memicu keretakan bangsa. Banyak terjadi kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang berusaha memecah belah kesatuan bangsa. “Saya minta kita jangan mau terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Sudikerta.

Sudikerta  menyebutkan sebagai bangsa yang berbhineka, terdiri dari berbagai rumpun suku dan agama sehingga harus menjaga kerukunan, semangat kebersamaan agar terjadi kestabilan keamanan yang merupakan salah satu komponen kepariwisataan.

Generasi muda diajak ikut memikirkan pariwisata Bali kedepan, memperkokoh dan melestarikan budaya. Dinamika perkembangan pariwisata tidak cukup didukung budaya, juga harus didukung destinasi pariwisata yang baru, jaminan keamanan dan kesehatan.

Simposium dihadiri oleh Ketua Umum DPP Forum Bela Negara Republik Indonesia, anggota Forkompinda provinsi Bali, Ketua DPD Forum Bela Negara Provinsi Bali, dan peserta sebanyak 350 orang terdiri dari komponen pariwisata, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan pecalang.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan pernyataan sikap yang menyatakan bahwa Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI merupakan harga mati dan harus dipedomani dalam kehidupan bernegara.*