Kundur News – Tanjungberlian – Program pembangunan desa dari Desa Sei Ungar Utara Kecamatan Kundur Utara, Karimun – Kepri, berupa pembangunan pembuatan parit ‘Lintang Tengah’ atau Parit Pintas, yang menghubungkan antara parit Alai dengan parit Senggarang lebih kurang sepanjang 1KM, di atas lahan perkebunan milik warga di Desa itu dinilai hanya untuk menghabis-habiskan anggaran dan tak berdaya guna.
Pasalnya pembuatan parit dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Karimun yang menelan anggaran sebesar Rp 181.023.000,- itu, terkendala akibat tidak mendapat persetujuan dari masyarakat setempat, warga parit Senggarang. Akibatnya parit yang terlanjur dibuat itu menjadi putus dan terhenti pengerjaannya sepanjang lebih kurang 200 Meter.
Hal tersebut disampaikan warga parit Senggarang kepada media Kundur News baru-baru ini. Mereka juga mengeluhkan Kepala Desa pada saat itu, Hasyim Warsidi, ketika membuat program tanpa melakukan kesepakatan bersama atau kompromi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui lalu menegah pengerjaan pembangunan tersebut, dan akibatnya parit menjadi putus terbengkalai, dan diduga tidak bermanfaat.
“Pada waktu itu kami ramai-ramai complain ke rumah RT Parit Senggarang, kenapa tiba-tiba tanah/kebun kami digali tanpa pemberitahuan. Rupanya RT kami juga tidak mengetahuinya,” ujar sekelompok warga.
“Setelah kami tahu RT juga tidak mengetahui hal tersebut, kami juga bersama RT setempat (Parit Senggarang) pergi menemui pekerja penggali parit yang menggunakan kobelco tersebut untuk minta pengerjaannya segera dihentikan. Bukan saja dia (Kades.red) main serobot, kami melihat parit-parit yang telah dibutannya juga diduga asal gali saja, asal jadi, seolah tanpa melihat dan mengukur kedalamannya”, terang warga.
Mantan Kades Sei Ungar Utara Hasyim Warsidi saat dikonfirmasi pada kamis (1/8), membenarkan telah terjadi permasalahan pada pengerjaan parit tersebut, dan Ia malah menyebutkan bahwa terkendalanya pembuatan parit itu bukan urusanya, dan Dia juga mengaku tidak tahu dan mengarahkan awak media menanyakannya langsung ke warga.
“Saya tidak tahu pasal apa gagal, silakan tanyakan aja langsung kepada warga. Soalnya yang buat bukan saya, tapi Man Botak”, tegas mantan Kades Sei Ungar Utara itu.
Menyikapi hal tersebut, diminta kepada Kejaksaan untuk segera melakukan audit, agar hak masyarakat desa dapat segera dikembalikan, dan bukan malah sebaliknya menjadi korban.*