DUMAI – Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi telah mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum. Pengesahan ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Dumai.
Ketua DPC PPP Kota Dumai, H. Salman, menegaskan bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) dari Kemenkum maka status kepengurusan partai di bawah Mardiono telah sah dan diakui oleh negara. Ia menyampaikan bahwa tidak ada lagi alasan bagi siapapun, baik di internal partai maupun eksternal, untuk menolak atau meragukan legitimasi kepemimpinan ini.
“Setelah mendapat SK Kemenkum, itu artinya sudah sah secara legalitas negara,” tegas H. Salman saat diwawancarai pada Jum’at (3/10) di Dumai.
Ia menambahkan bahwa SK tersebut menjadi landasan hukum yang kuat dan final dalam penentuan arah serta kepengurusan partai. Dengan demikian, semua pihak diharapkan dapat menerima dan menghormati keputusan tersebut demi menjaga soliditas dan kesatuan partai.
“Jadi seharusnya semua pihak bisa menerima. Kalau sudah disahkan negara, ya harus legowo,” tambahnya.
Lebih lanjut, H. Salman mengungkapkan bahwa DPC PPP Kota Dumai saat ini tengah fokus melakukan konsolidasi internal pascapengesahan SK, guna memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat ranting. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029 dan agenda-agenda politik lainnya.
Menurutnya, tantangan ke depan tidaklah ringan, apalagi dalam situasi politik nasional yang dinamis. Karena itu, persatuan dan kesatuan kader di semua tingkatan menjadi kunci keberhasilan PPP dalam menjalankan perannya sebagai partai politik.
“Kami di Dumai siap menjalankan arahan dan instruksi dari DPP. Kepengurusan yang sudah sah ini harus menjadi momentum untuk bergerak bersama, bukan saling menyalahkan atau mempertanyakan lagi,” ujarnya.
H. Salman juga memastikan bahwa PPP Dumai tetap berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi umat dan masyarakat, serta menjaga nilai-nilai yang menjadi landasan partai berlambang Kabah tersebut. Ia mengajak seluruh kader untuk kembali fokus pada kerja-kerja nyata yang bermanfaat bagi rakyat, ketimbang larut dalam konflik internal yang kontraproduktif.
“Sekarang waktunya bekerja. Masyarakat menunggu aksi nyata, bukan drama politik internal. PPP harus kembali hadir sebagai kekuatan politik yang membela kepentingan rakyat,” tutupnya.
Dengan kepengurusan yang telah mendapat legitimasi penuh dari negara, PPP diharapkan mampu melangkah lebih solid dan percaya diri menghadapi berbagai tantangan politik ke depan. Konsolidasi yang kuat dan penerimaan dari semua pihak menjadi syarat mutlak untuk membesarkan partai di tengah kompetisi politik yang semakin ketat.
