Prayun – Anggaran belanja biaya pembangunan kantor desa Prayun, Kundur Utara, dianggap terlalu berlebih-lebih. Gedung berukuran kurang lebih 12 M x 7 M itu menelan anggaran hingga sebesar Rp 247.341.947,- bersumber dari dana APBD Karimun Tahun Anggaran 2020, melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun.

Biaya tersebut diluar biaya pondasi gedung. Dengan kata lain, pondasi terlebih dahulu dianggarkan baru kemudian biaya pembangunan gedung.

Kepala desa Prayun, Heri, membenarkan pembangunan gedung tersebut dilakukan sebanyak dua kali anggaran, anggaran pondasi dan anggaran pembangunan gedung, hanya saja dia tidak tahu berapa jumlah nilai anggaran untuk pembuatan pondasi pembangunan kantor desa tersebut.

“Dua kali anggaran, untuk anggaran pondasi saya tidak tahu berapa, karena sudah lama, jadi lupa,” kata Heri, Rabu, (02/09/2020).

Bangunan sudah tampak selesai, menurut Heri lagi, pihak pemerintah desa belum dapat segera pindah, karena bangunan tidak disertai dengan toilet.

“Belum dapat pindah, karena kantor baru itu belum ada WC-nya,” ucap Heri.

Salah satu warga menilai, anggaran yang dikucurkan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun untuk pembangunan sebuah gedung ukuran tersebut, sangat tidak masuk akal, dia membandingkan dengan pembangunan gedung Kantor desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai. Nilai anggaran tak jauh beda, ukuran hampir sama, namun mampu dibuat bertingkat.

“Biaya pembangunan kantor desa Telaga Tujuh hampir sama anggarannya dengan biaya pembangunan desa Prayun, kurang lebih Rp 200 Juta lebih. Ukurannya hampir sama, tapi kenapa kantor desa Telaga Tujuh dapat dibuat bertingkat,” kata warga sebagai nara sumber.

Dalam pantauan Kundur News, pengerjaan pembangunan kantor desa Prayun tampak selesai, karena sudah tak ada lagi kegiatan pembangunan. Tampak lantai tidak ada yang di kramik dan belum ada tolilet.

Pada plank proyek tertulis, pembangunan dikerjakan oleh CV Tanjung Putri Mandiri, dan sebagai konsultan pengawas, CV Art Platinum Engineering.*