Kundur News – Denpasar. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyerukan perlunya Bali melakukan moratorium (penghentian sementara) pembangunan hotel di wilayah Bali selatan.
Apalagi jumlah kamar hotel di Bali telah melebihi dari jumlah permintaan. Seruang tersebut disampaikan Ketua PHRI Bali Tjokorda Artha Ardhana Sukawati dalam kegiatan Simakrama di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Sabtu (25/2).
Berdasarkan data PHRI Bali jumlah kamar hotel di Bali telah mencapai lebih dari 130 ribu kamar. Dengan asumsi 1 wisatawan/kamar dan dengan jumlah room nite dibagi jumlah lama tinggal maka akan diperlukan 10.8 juta wisatawan datang ke Bali untuk mencapai okupansi hotel 100 persen. “Kenyataanya wisatawan yang datang mengajak anak istri. Apabila berdua itu artinya kamar hotel yang ada mampu menampung 21.600.000 wisatawan per hari ini” kata Tjok Sukawati.
Penglingsir Puri Ubud tersebut juga mengakui bahwa memang sulit untuk menerapkan kebijakan moratorium pembangunan hotel di tingkat provinsi. Mengingat kewenangan berada di tingkat kabupaten/kota.
Tjok Sukawati mengatakan untuk menerapkan pariwisata budaya, Bali harusnya tidak melakukan pembangunan infrastruktur semata. Dalam mengembangkan pariwisata budaya harus satu paket dengan pengembangan sumber daya manusianya. Selain itu, penataan zonasi daerah wisata kedepan juga harus memperhatikan kearifan lokal yang ada.
Sedangkan Ketua Bali Villa Association (BVA) Gede Sukarta mengingatkan agar pemerintah mengawasi keberadaan villa bodong. Ia meminta ada law enforcement, mengingat banyaknya kasus yang terjadi di villa seperti pembunuhan dan masalah lainnya akibat dari tidak terkelolannya villa dengan baik.
Ketua Association of the Indonesian Tour & Travel Agencies (ASITA) Bali Ketut Ardana tak menampik bahwa persaingan hotel di Bali Selatan khususnya sudah tidak sehat. Persaingan tidak sehat terjadi karena jumlah kamar yang melebihi kebutuhan, sehingga pengelola hotel menurunkan harga kamar. Terkait dengan persaingan yang tidak sehat tersebut sudah sewajarnya pemerintah segera melakukan penertiban. Jika tetap dibiarkan maka dampaknya pada penurunan kualitas pariwisata Bali.
Penurunan kualitas pariwisata Bali tidak hanya disebabkan oleh persaiangan harga kamar hotel, tetapi juga kepatuhan pelaku pariwisata terhadap aturan yang ada. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali Nyoman Nuarta mengaku miris melihat pramuwisata yang tidak memakai busana adat Bali ketika bertugas. Padahal penggunaan busana bagi pramuwisata telah diatur di dalam Perda. Namun di sisi lain sebagai pramuwisata Ia menyambut gembira hadirnya desa-desa wisata baru yang memberikan nuansa dan pilihan suasana baru bagi wisatawan yang sudah pernah datang ke Bali.
Ketua Gabungan Pengusaha Wisata Tirta (Gahawisri) Ida Bagus Agung Partha Adnyana menilai perlu ada manajemen pariwisata yang baik seperti persoalan sampah dan kemacetan. Pria yang juga menjabat Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali ini menilai perlu ada sinergi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu perlu One Island Management. Untuk itu ia mendorong pemerintah Kabupaten/Kota punya goodwill untuk menyerahkan sebagian kewenangannya di bidang pariwisata kepada Pemerintah Provinsi Bali dengan tujuan membuat pariwisata Bali lebih baik.
Sementara Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan bahwa sudah saatnya pariwisata Bali harus menuju pada Quality Tourism. Bahkan Presiden RI sudah menyetujui kalau Bali mengembangkan pariwisata berkualitas untuk membuat pariwisata Bali menjadi sustainable tourism atau berkelanjutan. Mayoritas pelaku pariwisata yang hadir sepakat dengan ide ini.
Praktisi Pariwisata Bali Bagus Sudibya menilai untuk menciptakan pariwisata yang berkualitas salah satunya dengan menerapkan konsep Clean and Green yang sudah dicanangkan Pemprov Bali. Kebersihan bukan saja di tataran pelaksanaan tapi juga kebersihan lainnya seperti kebersihan pikiran dan perkataan “Kebersihan adalah keinginan semua orang dan ini kebudayaan,” katan Bagus Sudibya.*