Home Riau INHIL Babinsa Rantau Panjang Kopda M Adrian Hadiri Rapat Koordinasi Fasilitator FKP Regsosek 

Babinsa Rantau Panjang Kopda M Adrian Hadiri Rapat Koordinasi Fasilitator FKP Regsosek 

0
Babinsa Rantau Panjang Kopda M Adrian Hadiri Rapat Koordinasi Fasilitator FKP Regsosek 

Enok — Babinsa Koramil 02/Tanah Merah (TM) Kodim 0314/Inhil, kopda Muhammad Adrian menghadiri acara Rapat Koordinasi Fasilitator Forum Konsultasi Publik (FKP) Registrasi Sosial Ekonomi (FKP) yang digelar oleh badan Pusat Statistik (BPS), bertempat di aula kantor desa Rantau Panjang, kecamatan Enok, kabupaten Indragiri, Jum’at (12/5/2023) pagi.

 

Tampak hadir Kepala Desa Rantau Panjang Iskandar, Babinsa Rantau Panjang Kopda Muhammad Adrian. Asisten 1 Fasilitator Muhammad Arfa S.Pd, Asisten 2 Fasilitator Bapak Muhammad Afwan S.HI, Seluruh Pejabat Desa Rantau Panjang RW dan RT. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Desa Rantau Panjang

 

FKP Regsosek 2023 akan dilaksanakan pada 2-21 Mei 2023 mendatang sebagai tindak lanjut dari hasil pendataan awal Regsosek yang telah dilaksanakan oleh BPS pada tahun lalu yang bertujuan untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.

 

Kopda Muhammad Adrian menyampaikan bahwa pemanfaatan data kondisi ekonomi seluruh penduduk ini akan membantu program pemerintah sehingga bisa berjalan efektif, baik program kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan lain lain. Untuk itu, diperlukan data yang faktual dan akurat.

 

“Keakuratan itu tentu ketika pendataan dilakukan secara nyata, faktual, dan ada unsur kejujuran. Harapannya, dengan pendataan regsosek itu menjadi basis data utama kita, ini nantinya akan digunakan sebagai rujukan kebijakan pemerintah,” ujar babinsa desa Rantau Panjang.

 

Lanjutnya bahwa keterlibatan masyarakat dalam FKP regsosek ini merupakan hal yang penting, menjadi bagian untuk pembangunan yang bersifat partisipatif.

 

“Keterlibatan masyarakat menjadi hal penting untuk mendapat kesepakatan bersama sehingga ketika dikeluarkan kebijakan yang berbasis data, tidak ada kontra produktif dengan hal yang ada di lapangan maupun masyarakat. Momentum ini juga sebagai wadah untuk mensosialisasikan kerja-kerja dan kebijakan pemerintah serta menimilalisir kekeliruan dalam penyusunan kebijakan,” pungkasnya.