Natuna, Kundurnews.co.id – Program subsidi transportasi yang digelontorkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dalam dua tahun terakhir mencapai lebih dari Rp15 miliar. Program ini bertujuan menekan biaya logistik hingga ke wilayah terluar seperti Natuna.
Namun, meski distribusi barang telah disubsidi hingga ke gudang, harga di pasar masih tinggi dan belum dirasakan masyarakat.
Dilansir dari Marwah Kepri, pagu anggaran subsidi transportasi pada tahun 2024 sebesar Rp7.660.829.000. Angka tersebut kembali dianggarkan dengan nilai yang sama pada tahun 2025, yakni Rp7.660.829.000. Jika ditotal, anggaran subsidi dalam dua tahun terakhir mencapai Rp15.321.658.000.
Subsidi ini disalurkan melalui program tol laut yang dijalankan oleh PELNI, yang tidak hanya mencakup angkutan laut, tetapi juga distribusi lanjutan hingga ke gudang melalui jalur darat oleh pihak ketiga.
Dengan skema tersebut, biaya distribusi yang selama ini menjadi faktor utama mahalnya harga barang seharusnya sudah ditekan secara signifikan. Namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda.
Harga material bangunan seperti semen dan besi diakui para tukang masih tinggi dan belum mengalami penurunan signifikan.
Harga semen masih berkisar Rp80 ribu hingga Rp87 ribu per sak, sementara besi, salah satunya besi 12 polos mencapai Rp120 ribu per batang. Tak hanya itu, harga kebutuhan pokok seperti tepung, minyak goreng, dan sembako lainnya juga masih relatif tinggi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: jika biaya transportasi telah disubsidi hingga ke gudang, mengapa harga di tingkat masyarakat tetap mahal?
Distribusi setelah gudang dinilai menjadi titik krusial. Barang yang telah mendapatkan subsidi masih melalui rantai perdagangan, mulai dari agen hingga pengecer, tanpa adanya pengaturan harga jual yang mengikat. Akibatnya, harga tetap mengikuti mekanisme pasar.
Di sisi lain, mekanisme pengelolaan subsidi juga menjadi sorotan. Selain melibatkan PELNI, distribusi darat turut ditangani oleh pihak ketiga seperti PT SBL. Keterlibatan sejumlah pihak dalam rantai distribusi ini memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan efektivitas pengelolaan subsidi.
Upaya konfirmasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Natuna terkait pengawasan harga barang yang distribusinya telah disubsidi belum mendapat tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Padahal, pengawasan di tingkat hilir dinilai menjadi kunci agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan anggaran subsidi yang mencapai Rp15,3 miliar dalam dua tahun terakhir, masyarakat kini mempertanyakan efektivitas program tersebut. Tanpa pengawasan harga dan transparansi distribusi, manfaat subsidi berpotensi berhenti di rantai distribusi—tidak pernah benar-benar sampai ke masyarakat.
Miliar telah digelontorkan negara untuk menekan harga barang. Namun jika harga tetap mahal di pasar, maka pertanyaannya sederhana: siapa yang menikmati manfaat subsidi tersebut? (Mon)
