Windi Afridayani, Fisipol Ilmu Administrasi Negara, Universitas Karimun.
Windi Afridayani, Fisipol Ilmu Administrasi Negara, Universitas Karimun.

OPINI – Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Prioritas untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan membangun landasan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan telah dilakukan melalui pembangunan bidang ekonomi, sarana dan prasarana, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup

Kemudian, pembangunan daerah perlu senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan semua daerah serta laju pertumbuhan pedesaan dan perkotaan semakin seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya makin merata di seluruh Indonesia. Pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara seimbang serta di arahkan agar pembangunan yang di daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Pembangunan daerah perlu diberikan perhatian khusus kepada daerah yang relatif miskin dan terbelakang termasuk daerah kepulauan terpencil. Untuk itu, prasarana dan sarana serta ekonomi dan sosial perlu ditingkatkan secara lebih merata ke seluruh wilayah tanah air.

Pulau Kundur, Tanjungbatu sebagai ibu kota kecamatan salah satu wilayah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungbatu berada dibagian tenggara dari pulau kundur. Secara geografis kota ini juga berada dekat dengan pulau Sumatra daratan serta dengan negara Malaysia. Sayangnya, berbagai potensi sumber daya yang dimiliki seolah luput dari perhatian pemerintah daerah. Terlihat dari kondisinya yang hampir sama tiap tahunnya seolah tidak ada perkembangan yang berarti, contohnya saja mulai dari akses jalan banyak yang rusak, tidak tersedianya pabrik pengolahan hasil tani, hingga sempitnya lapangan kerja.

Dilihat dari pembangunan pulau terbesar di Kabupaten Karimun tak begitu banyak yang dibangun oleh pemerintah, dibangunpun namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ada saja faktor-faktor yang membuat pembangunan tersebut menjadi gagal, seperti pembangunan jalan aspal yang dikerjakan dengan asal-asalan hal itu tentu saja menyebabkan aspal mudah untuk berlubang dan penyebab dari kecelakaan.

Infrastruktur pendukung lainnya berdirinya SPN (Sekolah Polisi Negara) yang mana seluruh anak-anak didik di SPN diajar dengan baik sehingga menjadi penegak hukum yang baik dan bertanggung jawab nantinya. Namun ini tetap menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Karimun untuk kembali kepada semangat otonomi daerah yang sesungguhnya, karena selama ini pembangunan terkesan hanya terpusat di wilayah ibukota saja.

Kemajuan pulau kundur tidak akan dapat terwujud jika tidak ada keseriusan pemerintah daerah untuk mengelolanya. Begitu juga dengan daerah-daerah yang ada disekitarnya. Perlu mendapatkan perhatian lebih. Pemerataan pembangunan dalam upaya meningkatkan mutu dan daya saing daerah harus kembali menjadi prioritas utama karena dapat berpengaruh terhadap keberhasilan program pembangunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(*)

Ditulis Oleh: Windi Afridayani
Fisipol Ilmu Administrasi Negara, Universitas Karimun.
Ahad (21/04/2019)