Kundur News – Denpasar – Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 5.903 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Bali. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian Program Strategis Nasional Pembinaan dan Fasilitasi Serta Kerja Sama Akses Reform Tahun 2017. Sertifikat diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar, Jumat (4/8).

Melalui program strategis ini, pemerintah menargetkan pada tahun 2019 setiap jengkal tanah di Bali sudah terdaftar danbersertifikat. Sementara secara nasional, pendaftaran dan penyertifikatan tanah ditargetkan tuntas pada tahun 2025.

BACA :  Presiden Joko Widodo Menegaskan Bahwa Kepulauan Natuna Merupakan Wilayah NKRI

Presiden Joko widodo mengingatkan masyarakat agar  menyimpan sertifikat dengan baik. “Sampai di rumah langsung bungkus, jangan sampai rusak kalau atap rumahnya bocor. Sertifikat juga harus difotocopi untuk memudahkan pengurusan jika hilang,” papar Jokowi.

Lebih jauh, Presiden Jokowi mengingatkan pula agar masyarakat berhati-hati memanfaatkan sertifikat tanah sebagai agunan. “Harus benar-benar dihitung kemampuan membayar angsuran. Gunakan untuk kegiatan produktif,” ujar Jokowi.

BACA :  Kapolda Kepri Sambut Kedatangan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Kunjungan Kerja Di Natuna

Menurut Jokowi, pemerintah saat ini memang tengah melakukan upaya percepatan proses penyertifikatan tanah. Indonesia memiliki 116 juta bidang tanah dan yang sudah bersertifikat hingga saat ini baru mencapai 46 juta bidang. Pemerintah menargetkan, proses penyertifikatan tanah secara nasional tuntas pada tahun 2025.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Jalil dalam laporannya menyebut tahun ini pihaknya menargetkan 5 juta sertifikat hak atas tanah. “Kalau tahun-tahun sebelumnya target kitahanya berkisar 600 ribu hingga 700 ribu sertifikat,” kata Sofyan Jalil.

BACA :  Presiden Jokowi Ke Natuna, Akan Bertemu Dengan Ratusan Nelayan

Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019, pemerintah menargetkan 7 juta dan 9 juta sertifikat. Ia menambahkan, Bali merupakan provinsi pertama yang ditarget menuntaskan program ini. “Karena saat ini Bali sudah mencapai 67 persen, paling tinggi se-Indonasia. Sehingga kita targetkan, dua tahun lagi setiap jengkal tanah di Bali akan bersertifikat, kecuali yang masih bersengketa,” tegas Sofyan Jalil.Ke-halaman_Selanjutnya

1
2
Previous articleEstimasi ODHA, Capai Hingga 26.000 orang
Next articleDua Penjambret Dibekuk Polisi Karimun

Diduga Membully Siswinya 4 Orang Diperiksa

Anambas - Atas perintah Kapolres Kepulauan Anambas, Kasat Reskrim beserta anggota memeriksa empat orang dari kasus dugaan guru membully siswinya, ...
Read More

Bupati Buka Dialog Kebangsaan Bagi Pemuda di Karimun

KARIMUN - Bupati Karimun Aunur Rafiq membuka dialog kebangsaan, yang digelar DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Gedung Nasional, ...
Read More

Polsek Palmatak Gelar Kegiatan Basembang Bersama Masyarakat

Anambas - Lebih dekat dengan masyarakat, Kapolsek Palmatak melaksanakan Basembang Becarita Kamtibnas bersama masyarakat diwilayah hukum Polsek Palmatak Polres Kepulauan ...
Read More
Penyerahan penghargaan dari P2K2S atas terbentuknya Kecamatan Kute Siantan

P2K2S Berikan Penghargaan Ke Dirjen Adwil Kemendagri

Anambas - Panitia Pembentukan Kecamatan Kute Siantan (P2K2S) memberikan penghargaan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Kementerian Dalam ...
Read More
Loading...
loading...