Kundur News.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan pentingnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai penegak hukum dan pengawal keadilan.
Oleh karena itu, Kepala Negara meminta mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tersebut sungguh-sungguh memberantas segala bentuk dan praktik mafia hukum di institusi kepolisian, dilansir mediaindonesia.com
Jokowi menyampaikan keinginannya tersebut seusai melantik dan mengambil sumpah Tito Karnavian menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Badodrin Haiti di Istana Negara Jakarta, kemarin.
“Berantas tegas praktik mafia hukum. Masyarakat harus mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan. Perkuat profesionalisme dalam penegakan hukum. Reformasi (Polri) harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Mulai rekrutmen sampai pelayanan masyarakat. Mulai perubahan mental sampai perilaku setiap anggota Polri,” kata Presiden.
Reformasi kepolisian, lanjut Presiden, harus tecermin pada kualitas pelayanan sehingga masyarakat merasa prosedur lebih mudah, sederhana, bebas pungutan, dan jelas.
Fokus kedua yang menjadi pekerjaan rumah bagi Tito ialah menjaga soliditas Polri. Dengan menjaga kekompakan, jelas Jokowi, Polri bakal memiliki fondasi kuat dalam menjalankan tugas.
Presiden juga meminta Tito meneruskan langkah penangkalan, pencegahan, dan deteksi dini untuk mencegah munculnya ancaman terorisme.
Seusai upacara pelantikan yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla, para menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, dan Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, kepada para wartawan Tito menegaskan dua arahan Presiden tersebut menjadi prioritas utama dirinya selama menjabat Kapolri.
Wajib LHKPN
Menurut Tito, kepolisian kelak harus bertransformasi sesuai dengan keinginan masyarakat.
Untuk menekan budaya korupsi, misalnya, dia akan menerapkan aturan yang mewajibkan personel Polri menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
“Secara perlahan karena saya tidak mau ada keguncangan. Perilaku koruptif harus ditekan semaksimal mungkin, tetapi butuh waktu karena ini menyangkut kesejahteraan dan lain-lain,” ujar Tito.
Terkait dengan peningkatan kinerja pelayanan masyarakat, Polri akan memaksimalkan teknologi informatika untuk menciptakan transparansi dan efisiensi.
Untuk mencetak tunas baru berkualitas, Polri berencana membenahi sistem rekrutmen.
“Rekrutmen awal itu 70% menentukan kinerja. Kalau memilih orang tidak tepat, mereka bukan menjadi pelindung, tapi malah jadi pengganggu masyarakat. Rekrutmen yang baik, seleksi yang baik, pendidikan yang baik, kurikulum yang baik, dan juga budaya nonkoruptif kami kembangkan termasuk mengirim polisi muda ke luar negeri. Kami ingin mempercepat regenerasi karena mereka nanti bukan hanya mendapat ilmu di negara yang indeks korupsinya rendah seperti di AS dan Inggris. Kami harap mereka juga membawa mindset nonkoruptif ke sini,” ungkap lulusan terbaik Akpol 1987 tersebut.
Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar berkeyakinan Tito berani membenahi dan membersihkan kepolisian dari personel yang mencoreng nama baik korps baju cokelat tersebut.
“Kalau mau memberantas mafia hukum, harus membentuk tim khusus untuk melihat siapa yang suka bermain kasus.
Mesti ada sistem yang memungkinkan warga melapor jika mengetahui siapa pun terlibat mafia hukum,” tutur Bambang.
Selain membenahi Polri dari dalam, lanjut Bambang, langkah lain untuk memberantas mafia hukum ialah menjalin kerja sama dengan KPK dan kejaksaan.
Menurut rencana, Tito akan menyampaikan 10 program kerja hingga 2019 kepada seluruh jajaran Polri Jumat (15/7).
MediaIndonesia.com
– See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/55974/presiden-perintahkan-kapolri-berantas-mafia-hukum/2016-07-14#sthash.E9ml2iIW.dpuf