ALIANSI PENYELAMAT HUTAN ANAMBAS TOLAK TEGAS KEBERADAAN PT KJJ

Kundur News.

Anambas. Aliansi Penyelamat Hutan Anambas(APHA) yang terbentuk pada tanggal 27 Mei 2016 di Markas Komando MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Anambas (MPC PP KKA), mengadakan Konferensi Pers di ruang Media Center Kabupaten Kepulauan Anambas (28/05/2016), yang dihadiri oleh beberapa media cetak dan online yang ada di Kepulauan anambas.

 

Aliansi Penyelamat Hutan Anambas ini merupakan gabungan dari beberapa Ormas, OKP dan LSM yang ada di Kepulauan Anambas antara lain Pemuda Pancasila, Pemuda Mauhammadiyah, Pemuda Ka’bah, Garda Anambas, Forum Organisasi Kepemudaan (FOK) Anambas, LSM BISA (Bina Sejahtera Anambas), Anambas Pos, dan lainnya.

Koordinator Aliansi, Arpandi yang juga Ketua MPC PP KKA dalam keterangan persnya mengatakan dasar terbentuknya aliansi ini bertujuan untuk menyelamatkan hutan-hutan yang ada di Kepulauan Anambas terkait dengan adanya PT Kartika Jemaja Jaya (PT KJJ) yang akan membabat hutan di pulau Jemaja untuk dibuat Perkebunan Karet yang kalau dibandingkan dari segi ekonomisnya saja  tidak sebanding dengan luas  hutan yang akan dibabat seluas 3600 hektar, belum lagi dampak yang ditimbulkan setelahnya mengingat luas daratan kepulauan Anambas hanya lebih kurang dua persen yang sisanya adalah lautan.

Arpandi atas nama Aliansi menyatakan secara tegas menolak keberadaan PT KJJ di Kepulauan Anambas.

“Kami sepakat untuk menyelamatkan hutan di Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian kami sepakat dengan tegas menolak beroperasinya PT KJJ di Jemaja dengan alasan,  98% Kepulauan Anambas adalah lautan dan sisanya 2 % daratan”.

Selanjutnya Arpandi menambahkan, “Aliansi juga mendesak Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, baik Kementerian dan Presiden Jokowi agar tidak memberi dan mencabut izin yang dimiliki PT KJJ.

Aliansi akan sangat mendukung investor yang mau masuk di Kepulauan Anambas terutama dibidang Pariwisata dan perikanan sesuai dengan potensi daerah”.

Sedangkan Muslim dari Pemuda Muhammadiyah menyampaikan kecurigaan terhadap profesionalisme tim Amdal PT KJJ yang dinilai adanya rekayasa waktu uji publik tim Amdal di Jemaja beberapa hari yang lalu.

“Kami dapat informasi, dalam forum rapat itu sudah terjadi seperti settingan-settingan yaitu dari masyarakat yang menolak, yang hanya boleh masuk keruangan rapat itu tidak banyak, hanya sekitar enam orang, sedangkan yang setuju sisanya dari 60 orang yang hadir”.

Sementara Sopian, dari Forum Organisasi Kepemudaan menambahkan bahwa, penolakan terhadap PT KJJ bukan berarti Aliansi menolak masuknya investor ke Kepulauan Anambas, tapi harus sesuai dengan potensi daerah seperti Pariwisata dan Perikanan.

“Penolakan ini jangan menjadi momok buat investor yang akan masuk ke Kepulauan Anambas, kami sangat mendukung jika investor mau menanamkan investasinya di dua sektor yaitu pariwisata dan perikanan”.*