TEMBILAHAN — Komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam memperkuat tata kelola dan hilirisasi komoditas kelapa kembali mendapat dukungan strategis dari Kementerian PPN/Bappenas RI.
Setelah pertemuan langsung Bupati Inhil Haji Herman dengan jajaran Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta beberapa hari lalu, hari ini Jum’at pagi, (23/5/2025), Ketua Satgas Hilirisasi Kelapa Bappenas RI melakukan kunjungan kerja ke Inhil.
Mengawali kunjungan tersebut, Bupati Inhil Haji Herman menjamu tim Kementerian Bappenas RI dalam acara sarapan pagi bersama yang berlangsung hangat dan penuh keakraban di Kediaman Bupati.
Kegiatan ini menjadi ajang diskusi awal yang membangun suasana kolaboratif dalam menyamakan pandangan terhadap masa depan tata kelola kelapa di Inhil.
Pertemuan resmi di Ruang Jamuan, Kediaman Bupati Inhil, menandai keseriusan kedua belah pihak untuk membentuk tata kelola baru industri kelapa .
Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan produktif, guna mengangkat komoditas kelapa lokal sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Inhil.
Dalam sambutannya, Bupati Inhil Haji Herman menyampaikan harapannya agar program hilirisasi ini mampu menghadirkan lebih banyak produk turunan kelapa yang dapat diolah secara lokal.
“Kami ingin masyarakat tidak lagi bingung harus menjual ke mana hasil kelapanya. Kita ingin hasil kelapa dan turunannya bisa terlihat, terasa, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Inhil,” ujarnya.
Ketua Satgas Hilirisasi Kelapa Bappenas RI juga menegaskan pentingnya pembinaan teknis, pendataan menyeluruh, dan keseragaman persepsi dalam membangun sistem tata kelola kelapa yang lebih baik.
“Hari ini kami hadir untuk mendengar dan berdiskusi langsung dengan para pelaku di lapangan. Informasi ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Kami berharap Indragiri Hilir bisa menjadi pusat produksi kelapa nasional,” tegasnya.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Kabupaten Inhil kini semakin optimis dalam membangun ekosistem kelapa yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
