Kundur News – Karimun – Terkait maraknya peredaran penjualan HP (Hand Phone) tanpa garansi di pasaran wilayah Kabupaten Karimun, Kepri, yang diduga barang-barang hasil dari seludupan atau black market, salah satu LSM, Panglima Bungsu Laskar Boedak Melayu Nusantara (PBLBMN) melalui ketua umumnya Al Amin menyebutkan dugaan peredaran HP tersebut sudah merupakan budaya penjualan HP tanpa pajak negara yang memang marak terjadi di Karimun dan sudah bertahun-tahun.

Keberhasilan aparat Polres Karimun dalam menangkap kapal kargo bermuatan garam dan bawang baru-baru ini di Perairan Sawang adalah bukti keseriusan Kepolisian dalam menegah penyeludupan.

“Walaupun aparat sudah bekerja keras, namun tetap saja terjadi kebocoran-kebocoran, yang kami duga ada segelintir aparat yang sengaja bermain. Masa’ kapal dari Malaysia jauh-jauh mengakut bawang dan garam milik J dan toko S di Tanjungbatu tertangkapnya sudah mau sandar di Sawang. Nah aparat yang di laut-laut sana mana?, “ ujar Amin, (29/8/17).

BACA: Bawa Garam dan Bawang Illegal, KM Meisya Ditangkap di Sawang

Ia juga menambahkan masyarakat Karimun khususnya masyarakat Kundur setidaknya harus jeli, dugaan penjualan HP tanpa garansi seharipun ini, adalah bukti kebocoran tersebut.

“Saya pernah temui, ada penjualan HP yang dijual separuh harga sebelum tiba di toko penjual. Jadi modus mereka di toko-toko itu menjualnya dengan selisih harga yang tidak jauh beda dengan penjualan online atau resmi. Mereka juga mempunyai agen tersendiri, sehingga pengaturannya mereka menjual dengan cara memberikan harga beda-beda tipis dengan yang bergaransi ada seratus ribu, seratus limapuluh ribu, sehingga tidak ketara ”, tambah Amin.

“Seharusnya hp-hp tersebut, dijual melalui distributor resmi Indonesia atau Importir resmi sehingga jelas, ditributor tersebut dikenakan pajak, dan produk yang di jual mendapat garansi sebagai jaminan mutu. Enak saja produk Cina dijual bebas di Indonesia tanpa melalui pajak Indonesia”,tambahnya lagi.

Menyikapi hal tersebut, LSM yang berkantor pusat di Jakarta itu berjanji akan segera melayangkan surat ke Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementrian Keuangan, Sri Mulyani.

“Saya harus layangkan surat. Bawang dan garam di setop, rokok-rokok Batam yang untung tipis di tangkap, Hp black market yang untung banyak dibiarkan marak di pasaran. Kalau tertib, semua harus tertib. Kalau dibuka, semua harus dibuka. Jangan ada pilih-pilih”, pungkas Ketua Umum tersebut.*