Natuna, Kundurnews.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diminta segera untuk memeriksa proyek pembangunan Kantor Badan Keamanan Laut (Barkamla) Natuna, di Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.
Pasalnya proyek yang menelan uang negara sebesar 23 milyar ini banyak meninggalkan masalah. Seperti upah pekerja yang belum dibayar serta material yang belum terbayarkan.
“Heran, proyek sudah selesai, anggarannya bukan main besar, kok upah pekerja yang hanya puluhan juta rupiah saja tak terbayar, kita sebagai orang awam saja sudah bisa menduga proyek ini ada masalah, minta usut saja sama APH biar terang benderang,” celoteh salah sorang masyarakat yang ikut melihat-lihat bangunan kantor Barkamla tersebut, Jum’at (18/04/2025).
Sementara itu temanya juga menyuarakan bahwasannya semua pekerjaan yang bersumber dari uang negara pekerjaannya harus transparan.
”Benar itu, kalau masalah sepele saja tak bisa diselesaikan, bagus minta diperiksa saja proyek ini. Uang negara itu adalah uang rakyat, jadi kita sebagai rakyat atau masyarakat barhak mengetahui penggunaan uang negara,” tegasnya.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran juga pada kondisi bangunan tidak kokoh alias dikerjakan tidak sesuai spesifikasi.
Kalau betul kondisi bangunan dikhawatirkan? tentu keamanan orang-orang yang akan memakai kantor tersebut nantinya juga dikhawatirkan keselamatannya. !
Semestinya proyek pembangunan Kantor Barkamla Natuna yang menggunakan uang negara ini dikelola dengan transparan dan akuntabel.
Dengan masalah-masalah yang timbul menunjukkan bahwa pengelolaan proyek tidak sesuai dengan harapan.
Dengan demikian, masyarakat berharap bahwa proyek ini dapat menjadi contoh bagi proyek-proyek lain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
UU Keterbukaan Informasi Publik
Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kegiatan pemerintahan, termasuk proyek-proyek yang sedang berjalan dan yang telah selesai.
Oleh karena itu, pemeriksaan proyek Kantor Barkamla Natuna diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang proyek ini kepada masyarakat.
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap bahwa pemeriksaan proyek Kantor Barkamla Natuna oleh Kajati Kepri dapat segera dilaksanakan.
Dengan demikian, penyebab-penyebab timbulnya masalah pada proyek tersebut dapat cepat terungkap dan langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh media kundurnews kepada PPTK dan pihak PT Toleransi Aceh terkait proyek Kantor Barkamla Natuna tidak membuahkan hasil. Keduanya tidak memberikan tanggapan apapun.
Padahal nomor WhatsApp (WA) Firdaus Akbar selaku PPTK pada proyek Kantor Barkamla Natuna maupun Direktur PT Toleransi Aceh, Diki, tampak aktif.
Laporan (Mon).
