Ratusan nelayan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Senin, (22/1).
Ratusan nelayan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Senin, (22/1).

Anambas – Ratusan nelayan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Senin, (22/1). Aksi nelayan-nelayan dibawah Himpunan  Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menuntut beberapa hal salah satunya meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap kapal-kapal luar yang menjaring ikan dengan menggunakan pukat mayang.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah pendemo mengatakan, di wilayah laut kepulauan anambas saat ini sedikitnya ada 17 unit kapal-kapal ikan dari luar daerah yang menangkap ikan dengan menggunakan pukat mayang. Sehingga hal tersebut sangat merugikan bagi nelayan-nelayan kecil.

“Dengan banyaknya kapal-kapal nelayan yang menggunakan pukat mayang, kami nelayan-nelayan kecil hanya mendapat sisanya saja”, ujar salah satu pendemo.

Mereka juga menambahkan, kapal-kapal yang mereka ketahui itu datang dari wilayah Tanjungbalai Asahan, Sumatra Utara, dan wilayah lainnya dari pulau Jawa.

“Kapal yang menggunakan pukat mayang itu, hampir sama dengan pukat harimau. Semua ikan besar kecil dilibasnya semua. Satu bulan saya dengar hingga 100ton ikan tangkapannya, itu satu unit kapal, saat ini sudah mencapai hingga 17 unit kapal”, ujar nelayan yang diketahui bernama Fauzi.

Tuntutan lain dari orasi nelayan itu juga meminta DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Nelayan, yang subtansinya antara lain berisi sejumlah persoalan yang terjadi pada nelayan sejak 10 tahun Anambas dimekarkan.

“Kita mendesak DPRD untuk membentuk Pansus Nelayan dan memberikan limit (Batas waktu) sampai tanggal (25/1) untuk memparipurnakannya, apabila ini tidal dilakukan maka nelayan akan datang lagi dengan jumlah lebih banyak,”kata Dedi Syahputra Sekretaris HNSI Dalam orasinya.

Dedy  menambahkan, pihaknya nelayan mendesak DPRD untuk menjalankan fungsinya dengan baik yakni melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan (DP3) yang dinilai lambat dalam menangani persoalan dilapangan.

“DPRD harusnya menjalankan fungsi pengawasan dengan baik kepada pemerintah jangan dibiarkan seperti ini berlarut-larut dan akhirnya membuat nelayan  harus datang ke sini,”sesalnya.

Aksi tersebut, dijaga oleh aparat kepolisisan dan dibantu dengan sejumlah personil dari TNI.*

BACA: Diduga Main ‘Suap’ Calon Pelamar Kerja Protes Kepada Perusahaan