TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepri memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, melalui rapat asistensi penyelarasan dan inventarisasi program pembangunan infrastruktur pusat di wilayah Provinsi Kepri tahun 2026–2027.
Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Utama Lantai 4 dan dipimpin Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Senin (5/10/2026).
Forum tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sekaligus upaya menyelaraskan program pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten maupun Kota, agar lebih terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan instrumen penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pola pembangunan yang terintegrasi, dengan memperhatikan konektivitas antarpulau, keterbatasan akses, serta pemerataan pelayanan dasar.
“Pembangunan infrastruktur di Kepri tidak boleh berjalan secara sektoral. Program pusat dan daerah harus saling mendukung, terutama dengan kawasan permukiman, pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri dan pariwisata, pelabuhan, serta sentra produksi masyarakat,” ujar Nyanyang Haris Pratamura.
Kata dia, Pemerintah Provinsi Kepri mengapresiasi sinergi dan kerja sama dengan balai Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah.
Nyanyang Haris Pratamura juga meminta masing-masing kepala balai dan kepala satuan kerja menyampaikan capaian program, realisasi fisik tahun 2026, perkembangan administrasi, kegiatan yang telah selesai maupun yang masih berjalan, serta pekerjaan yang mengalami keterlambatan atau berpotensi tidak mencapai target.
Pemerintah Provinsi Kepri menurut Nyanyang Haris Pratamura, meminta seluruh balai dan satuan kerja menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.
Nyanyang Haris Pratamura menegaskan, Pemprov Kepri siap membantu menyelesaikan persoalan di lapangan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota.
“Kalau ada permasalahan yang membutuhkan dukungan pemerintah Provinsi, kami siap hadir. Jangan sampai persoalan di lapangan berlarut-larut karena koordinasi yang tidak berjalan,” katanya.
Ditambahkannya, Pemerintah Provinsi Kepri akan melakukan sinkronisasi program pembangunan tahun 2027, dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota serta pemerintah pusat, termasuk mengoptimalkan peluang pembiayaan melalui APBN.
Sejumlah hal yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain penyelesaian dokumen lingkungan, penyusunan DED, usulan program infrastruktur melalui APBN, penanganan perumahan, usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta penyelesaian persoalan lahan.
“Pemprov Kepri juga akan menggelar rapat lanjutan secara tematik, untuk membahas berbagai bottleneck pembangunan yang membutuhkan keputusan bersama,” jelasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan sejumlah balai dan satuan kerja Kementerian yang menangani pembangunan jalan, sumber daya air, bangunan dan kawasan, prasarana strategis, serta penyediaan perumahan. Sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.(*)
