Kundurnews – Jakarta – Mabes Polri all out dalam mengamankan 101 Pilkada serentak 2017. Ada delapan kesiapan yang sudah dilaksanakan kepolisian dalam menghadapi pesta demokrasi akbar itu termasuk soal anggaran pengamanan yang mencapai hampir Rp 1 triliun.

”Pertama piranti lunak, berkaitan dengan administrasi di internal kita. Jadi dalam penyusunan personil, penyusunan surat perintah, penyusunan rencana operasi, penyusunan rencana kontijensi itu sudah berjalan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dalam diskusi di Jakarta Rabu (19/10), dilansir salah satu laman beritasatu.com

Pelatihan pra operasi juga sudah dijalankan oleh Polri. Kemudian polisi juga menggelar operasi cipta kondisi di masyarakat dengan melakukan berbagai operasi kepolisian yang intinya mewujudkan suasana kondusif di masyarakat.

”Yang paling mencolok berkaitan dengan operasi penanggulangan terorisme dan sasaran kegiatan lainnya seperti penyakit masyarakat, narkoba, ancaman kekerasan, kejahatan konvensional (pencurian, perampokan dan lainnya) itu upaya cipta kondisi operasi kepolisian yang dilaksanakan,” tambah Boy.

Lalu juga soal sarana dan prasarana. Polri sudah melakukan persiapan termasuk berbagai kelengkapan perorangan yang diperlukan demikian juga anggaran. Anggaran pengamanan Pilkada sepenuhnya dibiayai dari daerah. Untuk satuan polisi tingkat wilayah dari gubernur dan Polda dibiayai APBD.

”Kalau diinventarisir, di seluruh Indonesia, ada 101 Pilkada maka butuh Rp 923 miliar. Itu adalah kalkulasi nasional untuk pengamanan 101 wilayah Pilkada serentak oleh Polda dan Polres-Polres,” urainya.

Pola pengamanan yang dilaksanakan di tempat pemungutan suara (TPS) berbeda-beda. TPS khusus maka pola pengamanannya 2,2,1. Artinya ada 2 polisi dan 2 linmas di 1 TPS. Kemudian TPS daerah aman maka ada 20 polisi dan 10 linmas di 5 TPS. 20 polisi ini bisa mobile untuk melaksanakan patroli di lokasi di tempat wilayah pengamanannya.

Lalu untuk TPS di daerah rawan 1 ada 2 polisi dan 4 linmas di 2 TPS. Kemudian rawan 2 ada 2 polisi, 2 linmas, di 1 TPS. Soal status TPS ditentukan oleh para Kapolres yang menganalisis sendiri. Mereka melakukan mapping kerawanan di daerah masing-masing.

Juga ada pengaman statis yakni di TPS ada 10 anggota, di PPK ada 15, di KPU Kabupaten ada 30, dan KPU Provinsi ada 100 anggota. Tapi ini kondisi dalam keadaan normal jika ada keadaan mendesak maka satuan cadangan digeser untuk ke lokasi tersebut.

Polisi juga sudah menggelar latihan pra operasi dan gelar pasukan. Nanti juga akan digelar deklarasi damai ketika KPU telah menetapkan paslon yang ada. Ini penting agar paslon siap menang dan siap kalah. Polisi berharap paslon bisa menyiapkan mentalnya dan pendukungnya bahwa kekalahan adalah biasa dalam sebuah demokrasi.

”Masa kampanye 28 Oktober sampai 11 Februari. Ini masa panjang kita harap kondusif. Masing-masing daerah sudah menyiapkan jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU. Lalu ada masa tenang setelah itu pemungutan suara (PSU), penetapan calon terpilih, dan kemudian pelantikan di tahun 2017,” bebernya.

Pada umumnya polisi menyiapkan kekuatan besar pengamanan dalam masa kampanye. Saat kampanye maka bisa separuh kekuatan dilibatkan dalam pengamanan. Misalnya di Polres bisa mencapai 800 orang. Saat hari PSU, hampir 2/3 anggota yang dilibatkan dalam pengamanan.

”Kekuatan total personil kepolisian nanti ada 71.983 personil. Ini terbagi di seluruh tempat yang melaksanakan Pilkada. Sedangkan BKO Brimob yang dipersiapkan Mabes Polri ada 5.410 orang,” imbuhnya.

Ini semua tergantung kerawanan masing-masing daerah mana yang akan dikirim perbantuan dari Mabes Polri. Ada Polda dan Polres yang tidak menerima bantuan jika para Kapolda menilai tidak perlu BKO. Polda juga bisa saling membantu. Misalnya Polda Jatim yang hanya akan menghadapi satu Pilkada maka bisa membantu Polda lain jika diperlukan.*