KARIMUN – Bupati Karimun Iskandarsyah mengatakan, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini fokus pada penciptaan uang yang siap dibelanjakan, melalui penarikan investasi real dan bukan semata-mata mendorong masyarakat untuk berhutang.
Hal itu disampaikan Iskandarsyah dalam menyikapi dinamika penyaluran pembiayaan perbankan di wilayah Kabupaten Karimun.
Menurutnya, ditengah kondisi pemulihan dan percepatan ekonomi daerah, indikator utama kesejahteraan masyarakat bukan hanya dinilai dari tingginya angka penyaluran kredit, melainkan kuatnya daya beli dan likuiditas atau uang tunai yang beredar di masyarakat.
“Kita harus melihat realitas di lapangan. Tingginya angka kredit perbankan untuk tujuan ekspansi usaha tidak akan ada artinya, dan justru berisiko menjadi kredit macet jika tidak ada transaksi keuangan atau daya beli dari masyarakat,” kata Iskandarsyah, Senin (21/9/2026).
Oleh karena itu kata Iskandarsyah, fokus pemerintah saat ini adalah memperbanyak perputaran uang cash di Karimun. Artinya, masyarakat berdaya karena mereka memiliki uang untuk berbelanja, dan memutar roda UMKM, bukan karena gemar mengambil kredit.
Untuk membuktikan komitmen perlindungan terhadap ekonomi kerakyatan, Pemkab Karimun tidak juga sekadar memberikan himbauan, tetapi langsung menghadirkan solusi pembiayaan yang aman. Guna memastikan pelaku UMKM dapat memperluas usahanya tanpa tercekik beban bunga. Bahkan pemerintah daerah telah mengeksekusi program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) dengan subsidi bunga nol persen.
Pada periode Juni hingga Agustus 2026, program KURDA bersubsidi penuh telah terealisasi kepada 40 debitur UMKM, dengan total plafon mencapai Rp784 juta.
Melalui program ini, Pemkab Karimun hadir mengambil alih beban bunga sebesar Rp8,92 Juta, sehingga pelaku usaha dapat menggunakan modal 100 persen untuk produktifitas, tanpa khawatir beban hutang bulanan yang memberatkan.
Sejalan dengan strategi peningkatan daya beli, Iskandarsyah juga mengingatkan injeksi modal ke masyarakat harus dibarengi dengan pemahaman pengelolaan uang yang mumpuni. Pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan, menjadi sangat mendesak agar masyarakat dan pelaku UMKM bijak membedakan kebutuhan produktif dan konsumtif.
“Langkah edukasi ini perlu terus didorong, mengingat data pencapaian kegiatan literasi keuangan GENCARKAN di Kabupaten Karimun sepanjang tahun 2026, baru terlaksana sebanyak delapan kegiatan,” jelasnya.
Peningkatan intensitas edukasi di tingkat masyarakat akar rumput, dinilai mutlak diperlukan agar permodalan yang ditarik mampu diputar menjadi keuntungan real.
Kata Iskandarsyah, melalui sinergi antara masuknya investasi, penguatan literasi keuangan, dan dukungan pembiayaan subsidi nol persen dari pemerintah daerah, Pemkab Karimun optimistis pertumbuhan ekonomi akan berjalan sehat, inklusif, dan benar-benar menyejahterakan rakyat.(*)
