Anambas – Sejumlah nelayan Anambas menggelar rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas guna meminta solusi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait kelangkaan BBM Solar yang menyulitkan nelayan untuk berlayar mencari ikan, Selasa (07/06/2022) di ruang rapat paripurna DPRD.

Perwakilan nelayan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPC Anambas, Dedy selaku Sekretaris menjelaskan, permasalahan kelangkaan BBM Solar bukan lagi cerita baru, melainkan sudah dari beberapa waktu yang lalu para Nelayan di Anambas kesulitan untuk melaut dikarenakan sulitnya mendapatkan Solar.

“Kami meminta ketegasan Pemerintah dalam menanggapi serius persoalan nelayan, terutama persoalan minyak. Karena kita sudah beberapa kali duduk bersama namun hingga sekarang belum membuahkan hasil,” jelasnya.

BACA :  Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021

Dirinya menyebutkan, apabila keinginan nelayan Anambas terkait Solar tidak dipenuhi, maka akan terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di Anambas serta tidak ada lagi jual beli ikan di pasar.

“Pesan dari nelayan yakni penuhilah jerigen kami dengan solar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apabila kebutuhan dapur tidak terpenuhi, akan terjadi dua hal, mengemis dan anarkis,” sebut Dedy.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Anambas, Masykur menuturkan, pihaknya sudah berupaya untuk mencari solusi terkait BBM Solar di Anambas. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan PT. Pertamina Batam dan melayangkan surat agar menambah kuota BBM untuk Anambas.

“Kita sudah bertemu dan melayangkan surat kepada PT. Pertamina Batam untuk menambah kuota BBM Solar. Dan balasannya adalah pihak Pertamina menyetujui penambahan kuota tersebut,” ujar Masykur.

BACA :  Rapat Paripurna DPRD KKA Tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021

Berikut ini foto-foto kegiatan rapat:

Masykur juga menjelaskan, untuk bulan Juni, Anambas mendapatkan penambahan kuota BBM Solar dari Pertamina sebanyak 540 Ton.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Anambas, Jasril Jamal meminta Pihak-Pihak terkait untuk kembali mendata secara real kondisi di lapangan sebelum melakukan koordinasi dengan BPH Migas.

“Saya harap pihak-pihak terkait bisa mendata kembali atau jika perlu turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data real di lapangan sebelum melakukan koordinasi dengan pihak pusat. Karena jika data yang ada hanya mengada-ada, akan susah untuk menyelesaikan persoalan ini,” ucap Jasril.

BACA :  Rapat Paripurna DPRD KKA Tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021

Dikesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPRD Anambas, Hj. Tetty Hadiyati menyebutkan, DPRD Anambas perlu dilibatkan terkait kelangkaan Solar ini.

“Kalau ingin masalah ini selesai, Pemerintah Daerah perlu bekerja sama dengan DPRD untuk sama-sama meminta ke pusat terkait BBM Solar. Karena rata-rata mata pencaharian masyarakat Anambas adalah nelayan, jika terjadi kelangkaan Solar seperti ini, bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan keluarganya,” sebut Tetty.

Ia berharap, agar persoalan kelangkaan minyak solar yang tengah menjadi permasalahan bagi masyarakat khususnya profesi nelayan bisa segera mendapatkan jalan keluar.

“Kami harap Pemerintah Daerah bisa bekerja sama dengan kami terkait permasalahan ini, seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,” harapnya.*

Previous articleKapolres Karimun Bantu Warga Yang Tuna Netra
Next articleRibuan Hektare Persawahan Sungai Batang Alami Hama Keong dan Debit Air Tinggi