TANJUNGPINANG – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menghadiri rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (13/11/2026).
Rapat koordinasi itu membahas tentang peningkatan integritas dimensi internal dan eksternal pada Pemerintah Provinsi Kepri.
Dalam kesempatan itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatkan, rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, sekaligus mendorong pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya mengakselerasi pembangunan daerah secara merata, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kepri,” ujar Ansar Ahmad.
Menurutnya, berbagai agenda pembangunan strategis terus dilaksanakan secara berkesinambungan, mulai dari proyek strategis pemerintah Provinsi lintas tahun anggaran, peningkatan layanan pendidikan dan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, pengelolaan potensi kelautan dan perikanan, pariwisata, kawasan perbatasan, hingga penyaluran bantuan hibah, bantuan keuangan, dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Namun demikian, kami menyadari sepenuhnya bahwa seluruh capaian dan proses pembangunan tersebut, hanya akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, apabila dilandasi semangat integritas serta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Bagi Pemerintah Provinsi Kepri, integritas adalah pondasi utama dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” ujar Ansar Ahmad lagi.
Kata dia, sinergi Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah Kabupaten dan Kota, KPK RI, serta seluruh pemangku kepentingan, telah mendorong berbagai capaian positif pembangunan daerah.
Salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan III 2026 mencapai 7,5 persen. Capaian tersebut menempatkan Kepri pada posisi pertama di Sumatera dan ketiga secara nasional.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada 2025 mencapai 80,53 poin. Angka tersebut menempatkan Kepri pada peringkat pertama di Sumatera dan ketiga secara nasional.
“Capaian pembangunan tersebut harus diiringi dengan penguatan integritas dan pengawasan, agar setiap program pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ungkapnya.
Melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan, Ansar Ahmad meminta arahan, evaluasi mendalam, serta bimbingan lebih lanjut dari Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI.
Menurutnya pula, masukan dari KPK sangat diperlukan sebagai kompas perbaikan, khususnya dalam menyusun rencana aksi penyelamatan keuangan negara yang tepat sasaran, terukur, dan dapat diimplementasikan secara efektif.
Sementara itu, Kasatgas Korsupgah I.2 KPK RI Uding Juharudin menjelaskan, kegiatan koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK merupakan bagian dari upaya pendampingan kepada pemerintah daerah, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan bebas dari praktik korupsi.
Ia mengatakan, KPK tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara sistemik, sehingga berbagai celah yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dapat diminimalkan.
“Kami selalu menyampaikan bahwa dalam rangka koordinasi dan supervisi, kami hadir sebagai pendamping bapak dan ibu di daerah. Program-program yang kami bawa bertujuan mendorong perbaikan tata kelola secara sistemik, sehingga celah-celah korupsi dapat dieliminasi,” jelas Uding.(*)
