TANJUNGPINANG – Pemprov Kepri mendorong perhatian besar terhadap komunitas masyarakat adat Suku Laut, yang masih tinggal di kawasan pesisir dan lokasi yang berpindah-pindah mengikuti kondisi lingkungan serta mata pencaharian.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, penanganan komunitas masyarakat adat Suku Laut tidak cukup hanya melalui pembangunan rumah. Program tersebut harus terintegrasi dengan sanitasi, akses pendidikan, konektivitas, dan penguatan ekonomi keluarga.
“Kalau hanya membangun rumah tanpa memperhatikan konektivitas dan kebutuhan dasar lainnya, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu harus ada pendampingan dan koordinasi antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten maupun Kota,” katanya Nyanyang Haris Pratamura saat memimpin rapat di Ruang Rapat Utama Pemprov Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (5/10/2026).
Pemerintah Provinsi Kepri kata Nyanyang Haris Pratamura, mencatat dukungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) APBN 2026 sebanyak 3.724 unit rumah, yang dialokasikan bagi masyarakat di tujuh Kabupaten dan Kota se Kepri.
“Pemerintah Provinsi Kepri menekankan pembangunan rumah perlu diiringi dengan penyediaan sanitasi dan infrastruktur dasar, agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” pesan Nyanyang Haris Pratamura.
Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting bagi wilayah pesisir dan kepulauan seperti Anambas, Natuna, Batam, dan Lingga.(*)
