[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kundurnews – Tanjungpinang – Pelimpahan guru SMA/SMK yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, ternyata menimbulkan masalah. Khususnya mereka yang berstatus tenaga pendidik dan kependidikan yang masih honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT), yang mendapat Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari bupati dan wali kota di Kepri.

Setidaknya ada sekitar 2.200 orang GTT yang mengajar di Kepri, untuk SMA dan SMK sederajat.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepri Arifin Nasir menjelaskan, memang masalah ini telah menjadi konsen pemerintah provinsi, bahkan sudah beberapa kali dibahas dengan Dinas Pendidikan kabupaten kota

se-Kepri. Ia juga sudah melaporkan hal ini kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Sekdaprov Kepri.

”Saya sudah laporan, termasuk ke Sekjend Kemendikbud Pak Hadi Nurhadi juga saya sudah temui dan surati secara resmi,” ucapnya.

Nah Pemprov Kepri, ada beberapa solusi yang akan ditempuh, yang tentu semangatnya adalah memberikan kepastian kepada para GTT yang ada di Kepri. Pertama, Pemprov Kepri tetap melanjutkan alokasi anggaran untuk 700 GTT yang sejak tahun 2008 menjadi tanggung jawab Pemprov Kepri melalui SK Gubernur.

”Seingat saya yang 700 itu sejak tahun 2008 sudah mendapat SK gub,” ucapnya.
Artinya, ada pengurangan dari jumlah 2.200 GTT yang selama ini risau dengan status gaji dan tunjangan mereka. Kendati demikian masalah belum selesai, karena masih ada 1.500 yang belum pasti, lalu dari 700 orang yang dibiayai Pemprov, hanya 256 yang mengajar di SMA/SMK sederajat.

”Kami akan upayakan yang 400-an lebih agar mengajar di SMA/SMK. Dulu mereka ditaruh di SD dan SMP karena kualifikasinya belum memadai. Kami akan cek dulu, apakah sudah bisa dinaikkan ke SMA atau belum,” jelasnya.

Kedua, ada rencana sekitar 700 orang lagi yang akan diusulkan ke DPRD dan gubernur, agar menjadi tanggung jawab Pemprov. Artinya, sudah ada 1.500 GTT yang menjadi beban Pemprov Kepri”.   Ke Hal  Selanjutnya