TANJUNGPINANG – Gubernur Kepri Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi Pemprov Kepri bersama pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepri, di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026).
Rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan pencapaian program strategis nasional Presiden RI Prabowo Subianto di Provinsi Kepri.
Dalam kesempatan itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi forum evaluasi bersama, untuk memastikan berbagai program strategis nasional yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia dapat berjalan optimal, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepri.
Ansar Ahmad menyebutkan, rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memantau perkembangan, mengevaluasi capaian, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
“Hari ini kita akan membahas perkembangan tujuh program, yaitu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi listrik, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, serta Cek Kesehatan Gratis yang mencakup penanganan stunting, imunisasi, dan TBC,” ujar Ansar Ahmad.
Menurutnya, seluruh program yang diluncurkan pemerintah pusat harus didukung secara maksimal oleh pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk pelaksanaan program utama, tetapi juga melalui program pendukung agar implementasinya dapat berjalan secara komprehensif.
Ansar Ahmad juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menginventarisasi berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Hasil inventarisasi tersebut nantinya menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah Kabupaten dan Kota.
Ia menegaskan, sejumlah persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah perlu dikomunikasikan langsung dengan pemerintah pusat.
“Kalau sudah kita inventarisasi persoalannya, nanti saya pelajari bahannya. Kita bisa bersama-sama dengan para bupati dan wali kota datang ke pemerintah pusat untuk membicarakan berbagai persoalan tersebut. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan di daerah dan membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaparkan capaian dan kondisi terkini dari tujuh program nasional Presiden Prabowo Subianto.(*)



















































