Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali, Kamis(27/7).
Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali, Kamis(27/7).

Kundur News – Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali menargetkan proses pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara singkat dan cepat. Target tersebut dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera (Mandara).

Target tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta usai melaksanakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali, Kamis(27/7).

Menurut Sudikerta, permasalahan kemiskinan memang menjadi masalah yang sangat serius bagi setiap daerah. Berbagai upaya dan terobosan telah dilakukan guna menanggulangi munculnya kembali kemiskinan tersebut. Bali, telah mengembangkan berbagai program pro rakyat.

“Program kita sudah berjalan dengan sangat baik dan ke semua program kita itu sudah pro rakyat miskin, sehingga saya harapkan kemiskinan yang tinggal 4,25% tersebut dapat segera dituntaskan,” jelas Sudikerta.

Sudikerta memaparkan segala program dalam visi Bali Mandara telah mampu dilaksanakan dengan baik oleh para stakeholder dan juga program – program tersebut sangat mendukung upaya untuk mengentaskan kemiskinan. “Berkat kerja keras, cerdas, iklas, tuntas dan berkualitas melalui Program Bali Mandara, kami telah melakukan intervensi kebijakan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali, diantaranya kegiatan Beasiswa Miskin.

Beasiswa Miskin Kedokteran, SMA dan SMK Bali Mandara, Beasiswa Jurusan Langka Peminat, JKBM yang terintegrasi dengan JKN, Bedah Rumah, Gerbang Sadu Mandara, Simantri, Jamkrida dan Lain-lainnya, sebagai usaha nyata terukur Pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan penanggulangan kemiskinan,” ujar Sudikerta.

Sudikerta berharap pihak BPS mampu untuk menyediakan data yang akurat sehingga jumlah kemiskinan di Bali bisa ditekan seminimal mungkin. Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan upaya penanggulangan secara sistimatis dan terpadu dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.

Agar upaya penganggulangan kemiskinan tersebut dapat berjalan lebih efektif, efesien dan akuntabel, maka kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai representasi dari kordinasi dan sinkronasi program penanggulangan kemiskinan di daerah harus terus ditingkatkan sehingga berkontribusi optimal dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.*