KARIMUN – Bupati Iskandarsyah tengah mencari solusi terkait kendala distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Karimun, khususnya untuk wilayah pulau-pulau.
Bahkan Iskandarsyah mengaku selain memastikan kelancaran distribusi jangka pendek, Pemkab Karimun kini tengah mengawal dan mempercepat pembangunan fasilitas SPBU BBM Satu Harga, sebagai solusi permanen bagi masyarakat kepulauan.
Langkah tersebut dilakukan Iskandarsyah menyusul penutupan microsite milik Pertamina, yang berdampak pada suplai BBM ke pulau-pulau.
Iskandarsyah juga meminta adanya kemudahan atau diskresi dari BPH Migas, terkait penerapan Peraturan BPH Migas nomor 1 tahun 2024.
“Kita tahu bahwa kondisi geografis Kabupaten Karimun sangat berbeda dengan daerah lain.
Karimun adalah daerah kepulauan, berbatasan langsung dengan negara tetangga, dan merupakan wilayah terluar,” ujar Iskandarsyah saat menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda, instansi terkait, para Camat, serta perwakilan PT Pertamina, di Rumah Dinas Bupati, Senin (21/9/2026).
Untuk mencegah gejolak, Iskandarsyah meminta agar kebijakan penyaluran BBM ke pulau-pulau tetap dapat berjalan normal, setidaknya pada masa transisi hingga akhir Desember.
Iskandarsyah juga menyoroti pentingnya keadilan energi bagi masyarakat di luar Pulau Karimun. Ia menyadari selama ini masyarakat di pulau-pulau harus memikul beban berat berupa ongkos transportasi laut atau ongkos carter, hanya untuk menyeberang dan membeli BBM ke Pulau Karimun. Oleh karena itu, kehadiran SPBU BBM Satu Harga menjadi prioritas dan solusi mutlak.
“Memang saat ini sedang dibangun SPBU BBM Satu Harga. Tujuannya untuk membantu masyarakat kita. Dengan beroperasinya fasilitas ini, tidak ada lagi disparitas harga, dan masyarakat di pulau tidak perlu lagi jauh-jauh menyeberang serta mengeluarkan ongkos ekstra,” jelas Iskandarsyah.
Melalui sinergi antara Pemkab Karimun, Pertamina, dan instansi terkait, masyarakat di wilayah pulau-pulau dihimbau untuk tetap tenang.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh menjadikan keadilan energi sebagai prioritas utama di beranda terdepan negara,” pungkasnya.(*)
