TANJUNGPINANG – Gubernur Kepri Ansar Ahmad memimpin rapat rutin evaluasi realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan Provinsi Kepri, tahun anggaran 2022 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu (13/4).

Dalam rapat tersebut Ansar Ahmad meminta, agar tidak ada kegiatan DAK Fisik dan dekonsentrasi yang stagnan. Termasuk juga kegiatan-kegiatan yang sedang berproses, seperti lelang agar terus diikuti dan jangan sampai lengah. Termasuk juga ditegaskan bahwa jangan sampai ada dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tidak terealisasi.

“Capaian kita sebisanya mesti dikejar. Mana yang bisa didorong secepatnya, kita dorong. Perkadanya kita percepat, penyaluran bansos juga kita percepat. Itu semua supaya realisasi capaian kita meningkat,” pinta Ansar Ahmad.

Dia menjelaskan, pertanggal 8 April 2022, realisasi pendapatan telah mencapai Rp671 Miliar atau 19,29 persen, dari target sebesar Rp3,4 Triliun atau naik 0,39 persen dari minggu lalu.

Sedangkan realisasi keuangan telah mencapai Rp500 Miliar, atau 12,92 persen dari target sebesar Rp3,8 Triliun atau naik 1,6 persen dari minggu lalu.

Dari rapat yang turut dihadiri tiga unsur pimpinan Kanwil dari Kementerian Keuangan di Kepri, yakni Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Indra Soeparjanto, Kakanwil Dirjen Pajak Cucu Supriatna, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, Ambang Priyonggo.

Atas kehadiran tiga unsur pimpinan dari Kementerian Keuangan di Kepri itu, Ansar Ahmad menilai bahwa rapat tersebut sangat bermanfaat bagi Pemprov Kepri. Karena banyak hal yang dapat dipetik dari pemaparan yang disampaikan.

Salah satunya adalah, diketahuinya penerimaan negara yang belum optimal, dikarenakan banyak usaha yang dilakukan di Kepri namun memiliki NPWP di luar Kepri.

“Untuk itu, kedepannya setiap usaha yang ada di Kepri NPWP nya wajib di Kepri. Nanti akan kita inventarisir bersama Dirjen Pajak. Komunikasi dan dukungan kita utamakan agar optimal penerimaan pajak yang bersumber dari Kepri. Kalau penerimaan pajak besar, saya kira perhatian pusat akan besar disini. Menjadikan Kepri salah satu lumbung pendapatan negara,” ungkap Ansar Ahmad lagi.

Sementara, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Indra Soeparjanto memaparkan, account belanja negara sampai 31 Maret 2022 di Kepri telah terealisasi sebesar Rp2,5 Triliun, atau 17,65 persen dari total Rp14,4 Triliun. Sedangkan realisasi penyaluran dana TKDD telah mencapai Rp1,6 Triliun, atau 21,73 persen dari pagu Rp7,4 Triliun.

“Kemudian isu strategis belanja APBN adalah, penumpukan realisasi belanja di Bulan Desember. Dimana angka rata-rata realisasi belanja Bulan Desember dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, berada jauh di atas angka rata-rata realisasi belanja bulanan, yaitu 19,91 berbanding 7,50 persen,” jelas Indra.

Kakanwil Dirjen Pajak, Cucu Supriatna juga memaparkan, penerimaan pajak di Kepri per 31 Maret 2022 menempati urutan ke 16 nasional, yaitu 29,86 persen.

Ia juga memaparkan isu strategis, mengenai kenaikan tarif PPN per 1 April 2022 menjadi 11 persen dari yang sebelumnya 10 persen.

“Ini untuk menjalankan amanat undang-undang HPP nomor 7 tahun 2021. Selain itu, ini merupakan upaya untuk membangun fondasi perpajakan yang kuat, memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, dan membantu membiayai APBN, serta menyeimbangkan tarif PPN di negara anggota G20 dan OECD,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam, Ambang Priyonggo memaparkan, dari kinerja penindakan KPU BC Batam di tahun 2020-2021 sebanyak 865 kasus, tiga teratas barang sitaan terdiri dari narkotika, produk tembakau, dan minuman beralkohol.

“Sementara hingga 23 Maret 2022, total sudah 107 penindakan yang dilakukan. Yang terbesar adalah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, sebanyak 41 penindakan,” ungkapnya.(*)