Menkumham-Mendeklarasikan-Kinerja-2018-Bagi-ASN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengajak ASN di lingkungan Kemenkumhan meningkatkan kinerja lebih baik lagi dengan mendeklarasikan janji kinerja tahun 2018.

Hal Itu disampaikan Yasonna saat memimpin apel untuk mendeklarasi janji kerja bersama tingkatkan kinerja. Pada apel itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur dan seluruh Jajaran ASN dilingkungan Kemenkumham dan dilaksanakan dilapangan kantor kemenkumham Jalan HR Rasuna Said No.Kav 6-7, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan,(Senin 8/1/2017).

“Saya minta Janji Kinerja ini bukan hanya sekedar diucapkan, melainkan harus segera diimplementasikan dalam perjalanan kita berkinerja sepanjang tahun 2018 ini,” kata dia.

Yasonna mengajak seluruh jajaran ASN Kemenkumham agar selalu menjadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang untuk berbuat yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang dimilikinya.

Janji kinerja tahun 2018, sambung dia, merupakan salah satu cara untuk memotivasi jajaran kemenkumham agar bergerak secara serentak berkinerja untuk Kementerian Hukum dan HAM yang lebih berprestasi.

“Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi bagian penting kemenkumham, dengan adanya WBK/WBBM adalah salah satu bukti bahwa jajaran Kemenkumham berkomitmen untuk berkinerja lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien,” jelasnya.

Sementara, Menteri PAN-ARB Asman Abnur mengatakan janji kinerja Kemenkumham yang dituangkan dalam Deklarasi janji kinerja tahun 2018. Dia berharap kepada jajaran ASN Kemenkumham agar menjalankan janji tersebut secara konsinten, agar janji yang dideklarasikan tidak hanya diucapkan tetapi dapat dilaksanakan.

‘’Saya mengapresiasi deklarasi janji kinerja yang dilaksanakan oleh Kemenkumham semoga kedepan dapat diikuti oleh kementerian dan lembaga lainnya serta janji tersebut dapat dijalankan dengan sebaik – baiknya’’ sambut Asman.

Hasil evaluasi Ombudsman RI tahun 2017 kemarin, Layanan Publik Kemenkumham sudah berada dalam “zona hijau” yang artinya kualitas layanannya sudah cukup bagus. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ, kualitas tersebut harus kita jaga dan kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Tahun 2018, Ombudsman RI akan kembali mengevaluasi layanan publik dengan fokus utama pada layanan pemasyarakatan dan imigrasi. hilangkan budaya-budaya yang tidak mendukung performa layanan publik, antara lain pungutan liar. semua harus fokus pada pelaksanaan tugas fungsi dengan memperhatikan output, outcome, dan impact yang dihasilkan.

“Perlu saudara ingat, bahwa APBN yang diamahkan kepada kita adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan kita.” tambahnya.

Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi bagian penting kemenkumham, dengan adanya WBK/WBBM adalah salah satu bukti bahwa jajaran Kemenkumham berkomitmen untuk berkinerja lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien.

Yasonna mengemukakan, disamping tahun politik 2018 yang akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah dan pemilu pada tahun 2019 Indonesia juga akan menghadapi dua agenda Internasional yaitu Asian Games 2018 dan IMF World Bank Annual Meeting 2018,

“Jajaran Kemenkumham khususnya Jenderal Imigrasi harus melakukan koordinasi dengan Kementerian atau lembaga lain terkait agenda tersebut. mengingat para tamu dan pesertanya adalah warga negara asing” tutupnya.*