IMKK TANJUNGPINANG Tagih Komitmen Politik Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim Kepada Masyarakat

Komitmen politik seorang kepala daerah kepada masyarakat bukanlah gincu pemanis guna menarik perhatian dan dukungan masyarakat. Tetapi harus direalisasikan untuk meyakinkan kepada masyarakat tentang kepala daerah yang telah dipilihnya. Secara politik, program-program yang dikampanyekan merupakan Komitmen Politik kepala daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain komitmen politik, ini juga merupakan kontrak politik antara kepala daerah dengan masyarakat yang mengabsahkan keberadaanya selama ia berkuasa.

Perlu diingat bahwa pemegang kedaulatan tertinggi didalam suatu negara bukanlah seorang kepala daerah atau bahkan seorang presiden sekalipun. Pemegang kedaulatan tertinggi didalam suatu negara itu terletak ditangan rakyat, karena rakyatlah yang menghantarkan seseorang mendapatkan kekuasaan tertinggi dalam suatu daerah.

Tetapi apabila seseorang yang sudah dimanahkan oleh masyarakat tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka masyarakat berhak menggunakan kedaulatannya untuk menegur atau bahkan harus meminta pimpinan daerah tersebut mundur dari jabatannya. Ini bukanlah suatu hal yang sulit terjadi, hal ini sangat memungkinkan untuk terjadi.

Masa kepemimpinan Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim kini sudah berjalan selama setengah periode atau 2,5 tahun. Hari ini kita sudah bisa memberikan suatu penilaian terhadap kedua sosok yang telah diamanahkan oleh masyarakat kabupaten karimun. Dalam 2,5 tahun jabatannya kita perhatikan belum banyak hal-hal yang sukses dilaksanakannya, terutama masalah pemerataan pembangunan infrastruktur.

Padahal masalah ini merupakan pidato-pidato yang selalu digemakannya ketika mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati karimun. Selain merupakan bagian dari visi misinya pemerataan pembangunan juga termasuk kedalam visi misi kabupaten karimun.

Aksi yang dilakukan Oleh IMKK TANJUNGPINANG pada tanggal 09 April 2018 lalu merupakan suatu bentuk penilaian terhadap Kepemimpinan Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim. penilaian yang kita berikan kepada pimpinan daerah ini yaitu dalam bentuk kekecewaan. Kita menilai Aunur Rafiq dan wakilnya tidak dapat membawa kabupaten karimun menjadi lebih baik dan maju, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat ketika beliau mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

18 Tahun kabupaten karimun sudah berdiri, namun faktanya masih jauh dari kata kemajuan. Proses pembangunan infrastruktur sangat lamban dilaksanakan. Masih didapati desa-desa yang belum merasakan dampak pembangunan infrastruktur oleh pemerintah kabupaten karimun. IMKK-TANJUNGPINANG-Tagih-Komitmen-Politik-Aunur-Rafiq-dan-Anwar-Hasyim-Kepada-Masyarakat-(2)

Seperti Desa lubuk,desa sei.sebesi,desa semembang,desa telaga 7,desa tg.kilang,desa sanglar,desa sungai buluh,desa ngal dan masih ada beberapa desa lainnya yang belum menikmati pembangunan infrastruktur secara maksimal.

(Bukti kurangnya perhatian pembangunan infrastruktur dikabupaten karimun. Tampak tidak adanya pembangunan jalan,perbaikan jalan dan lampu penerangan jalan).
Bukti ini merupakan hal-hal yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat, Pemerintah seakan tutup mata melihat kondisi yang sangat memperihatinkan. Padahal infrastruktur pembangunan merupakan fasilitas yang nantinya akan dinikmati juga oleh pemerintah. Tetapi apabila hal-hal umum seperti ini tidak ditanggapi oleh pemerintah kabupaten karimun, maka layaklah masyarakat tersebut menggunakan wewenangnya.

Jika titik jenuh masyarakat sudah sampai puncaknya kami rasa masyarakat tidak akan tinggal diam. Bisa jadi suatu saat nanti masyarakat membutuhkan sosok kepala daerah yang baru di kabupaten karimun. Hal-hal yang tidak terduga seperti ini sangat memungkinkan untuk terjadi.

IMKK-TANJUNGPINANG-Tagih-Komitmen-Politik-Aunur-Rafiq-dan-Anwar-Hasyim-Kepada-Masyarakat-(3)Melihat kondisi Pemerataan pembangunan infrastruktur yang kurang maksimal dikabupaten karimun saat ini,kami meminta kepada Aunur Rafiq dan Anwar hasyim untuk segera menyelesaikan segala permasalahan pemerataan pembangunan yang juga menjadi hak-hak masyarakat kabupaten karimun. Bukan hanya masalah pemerataan pembangunan saja, tetapi kami juga meminta untuk segera realisasikan janji-janji politik yang disampaikan kepada masyarakat ketika mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati karimun.*

 

Ditulis sepenuhnya oleh Khairil Anam, Ketua Ikatan Mahasiswa Karimun Kepri