Batam, Kundurnews.co.id – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Natuna–Anambas, Marzuki, SH, mendorong pemerintah pusat segera membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Kabupaten Natuna dan Anambas.

Usulan tersebut disampaikan Marzuki saat mengikuti kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kepri ke Kantor PSDKP Batam.

Menurut Marzuki, keberadaan UPT PSDKP di Natuna dan Anambas sangat penting mengingat kedua daerah merupakan wilayah perbatasan sekaligus garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sebagai wakil rakyat dari Dapil Natuna-Anambas, saya menegaskan bahwa pembentukan UPT PSDKP merupakan kebutuhan yang sangat mendesak mengingat kedua daerah tersebut merupakan garda terdepan Indonesia,” ujar Marzuki.

Ia menjelaskan, selama ini wilayah kerja PSDKP Batam sangat luas karena mencakup pengawasan di empat provinsi. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Natuna dan Anambas.

“Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Dapil Natuna-Anambas tentu sangat mendukung rencana ini. Selama ini PSDKP Batam membawahi wilayah pengawasan yang sangat luas hingga mencakup empat provinsi. Dengan hadirnya UPT PSDKP di Natuna dan Anambas, pengawasan terhadap praktik illegal fishing, penyelundupan, serta pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan akan menjadi lebih efektif,” katanya.

Marzuki berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga kehadiran UPT PSDKP di Natuna dan Anambas dapat memperkuat pengawasan wilayah perairan perbatasan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.

Menurutnya, pembentukan UPT juga diharapkan dapat mempercepat respons terhadap berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan.(Remon)