TANJUNGPINANG – Ancaman radikalisme di Provinsi Kepri disebut mengalami penurunan dalam kurun dua tahun terakhir.
Informasi ini disampaikan Subkoordinator Penelitian dan Evaluasi BNPT, Teuku Fauzansyah, dalam kegiatan Internalisasi Hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) tahun 2025, melalui rangkaian kegiatan Kajian Senin Kamis (KSK) tahun 2026 yang digelar Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepri, Kamis (18/6/2026) di Tanjungpinang.
Menurut Teuku Fauzansyah, data tersebut berdasarkan hasil survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) tahun 2025, diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Adapun tujuan dari Internalisasi Hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) tahun 2025, melalui rangkaian kegiatan Kajian Senin Kamis (KSK) Tahun 2026 oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepri, dimaksud untuk mendiseminasikan hasil survei sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Provinsi Kepri.
Kata dia, sebagaimana survey yang dilakukan, Indeks Potensi Radikalisme Provinsi Kepri ditahun 2025 berada pada angka 13,1. Angka tersebut relatif stabil dibandingkan tahun 2024 dan menurun dibandingkan tahun 2023 mencapai 13,7.
“Informasi ini diharapkan menjadi dasar penyusunan program pencegahan yang adaptif dan berbasis bukti (evidence-based policy),” ungkap Teuku Fauzansyah.
Dijelaskan Teuku Fauzansyah, Survei Indeks Potensi Radikalisme yang dilakukan Direktur Pencegahan BNPT Republik Indonesia merupakan instrumen strategis, untuk memahami tingkat kerentanan masyarakat terhadap paham radikal, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pencegahan yang lebih tepat sasaran.
“Survei Indeks Potensi Radikalisme merupakan instrumen strategis yang dikembangkan BNPT, untuk memahami dinamika kerentanan masyarakat terhadap paham radikal, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pencegahan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Peneliti FKPT Kepri, Muhamaad Zaenuddin menjelaskan, dalam melakukan penelitian menyasar 350 responden mencakup Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan, dengan menggunakan metode wawancara tatap muka langsung.
Selain memetakan potensi radikalisme, penelitian juga mengukur tingkat pengenalan masyarakat terhadap BNPT dan FKPT, serta perilaku masyarakat dalam mengakses konten keagamaan di ruang digital.
Menurut Muhamaad Zaenuddin, tantangan utama pencegahan radikalisme saat ini adalah, memperkuat kesadaran masyarakat terhadap keberagaman.
“Inti yang perlu diperkuat adalah kesadaran akan keberagaman. Masyarakat harus memahami bahwa perbedaan suku, agama, dan latar belakang adalah hal yang wajar. Toleransi dan saling menghargai perbedaan menjadi kunci, agar potensi radikalisme dapat diminimalkan,” jelas Muhamaad Zaenuddin.
Sedangkan Anggota Tim Reviu Survei IPR 2025, Lilik Purwandi menyebutkan, tren IPR Kepri menunjukkan kondisi yang relatif terkendali.
Namun menurutnya, masih terdapat kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian bersama, terutama perempuan, generasi muda, dan kelompok yang aktif di ruang digital.
“Kearifan lokal, pola asuh keluarga, wawasan kebangsaan, literasi digital, dan moderasi beragama merupakan faktor penting, yang perlu diperkuat agar masyarakat memiliki daya cegah, daya tangkal, dan daya lawan terhadap radikalisme dan terorisme,” kata Lilik Purwandi.
Kata dia, hasil survei IPR tahun 2025 diharapkan tidak berhenti sebagai laporan statistik semata, melainkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan, program edukasi, serta penguatan literasi digital dan kearifan lokal, yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Kepulauan Riau.(*)
