TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepri bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), membuat komitmen dalam menyiapkan ekosistem pekerja migran yang berkualitas dari hulu hingga ke hilir.
Komitmen diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, serta Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic, yang berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepri-Tanjungpinang, Senin (8/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, penandatanganan kerjasama ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kepri, dalam mewujudkan kepastian hukum, penegakan hak asasi manusia, serta peningkatan kesejahteraan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Kerjasama ini berlaku selama lima tahun ke depan, dan menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem pekerja migran yang profesional, berdaya saing global, sekaligus mendapatkan pelindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air,” ujar Ansar Ahmad.
Menurutnya, Provinsi Kepri memiliki potensi geoekonomi yang sangat besar, karena berada di jalur perdagangan internasional yang strategis. Namun, posisi tersebut juga menghadirkan tantangan berupa berbagai bentuk kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara ilegal.
Oleh karena itu, Ansar Ahmad mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BP3MI, serta berbagai instansi terkait dalam melakukan langkah-langkah preventif maupun penegakan hukum terhadap berbagai praktik ilegal tersebut.
“Kami berterima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan TNI, Polri, BP3MI dan seluruh pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan maupun penegakan hukum secara tegas terhadap berbagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat,” lanjutnya.
Lebih lanjut Ansar Ahmad menjelaskan, Pemprov Kepri selama ini terus mendorong penguatan pendidikan vokasi, guna menjawab kebutuhan investasi dan industri yang berkembang pesat di daerah.
“Kami mempolakan pengembangan pendidikan menengah di Kepri dengan memperkuat pendidikan vokasi. Saat ini sekitar 70 persen diarahkan ke SMK, agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan investasi yang terus tumbuh di Kepulauan Riau,” jelasnya.
Melalui kerjasama tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri dan Kementerian P2MI, akan memfokuskan sinergi pada dua pilar utama. Yakni penguatan pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi calon PMI, keluarga PMI, dan purna PMI melalui pelatihan berbasis kompetensi, penguasaan bahasa asing, kewirausahaan, serta pemberdayaan ekonomi.
Serta penguatan sistem pelindungan yang humanis dan akuntabel, melalui peningkatan pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran dan lembaga pelatihan kerja, penyediaan layanan pengaduan terpadu, fasilitasi kesehatan, penanganan PMI bermasalah di luar negeri, hingga pemulangan PMI secara layak dan bermartabat.
Selain itu juga, kerja sama dengan Politeknik Negeri Batam dan Batam Tourism Polytechnic, mencakup pembentukan Migrant Center, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, harmonisasi standar kompetensi pekerja migran, sertifikasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri.
Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam menyiapkan ekosistem pekerja migran yang berkualitas dari hulu hingga hilir.
“MOU ini merupakan bagian dari upaya kita membangun sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam konteks menyiapkan ekosistem di hulunya, yaitu penyiapan sumber daya manusia (SDM) calon pekerja migran yang skilled worker,” ujar Mukhtarudin.
Menurutnya, arah kebijakan pemerintah saat ini sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia, melalui penempatan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang semakin baik.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ke depan yang harus kita persiapkan adalah penempatan pekerja migran yang skilled worker. Alhamdulillah sekarang sudah banyak pekerja kita yang bekerja di luar negeri pada sektor formal bahkan profesional,” katanya.(*)
