Pemerintahan Presiden Joko Widodo memutuskan tidak lagi memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Dengan kata lain, harga Premium dilepas sesuai harga keekonomian.
Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan curiga pencabutan subsidi BBM jenis premium dialihkan untuk membayar utang. Dari data terbaru Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia, khususnya publik, menembus USD 134 miliar atau 45,1 persen dari keseluruhan utang luar negeri Indonesia yang menyentuh USD 298 miliar atau setara Rp 3.832 triliun.
Menurutnya, bisa saja pemerintah menggunakan ruang fiskal pencabutan BBM dan peningkatan target penerimaan pajak untuk membayar utang luar negeri.
“Bisa saja seperti itu. Tapi pertanyaannya apakah subsidi dihapus untuk bayar utang? Berarti rakyat disuruh berkorban. Begitu subsidi dicabut lalu dibayarkan utang,” ujar ujar Dani saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (18/4).
Pemerintah seharusnya bisa lebih bijak. Membesarnya ruang fiskal setelah pencabutan subsidi BBM jenis premium idealnya bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang memadai. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu repot-repot cari utang untuk pembangunan sarana prasarana. Utang luar negeri pun bisa disetop.
“Karena ada ruang fiskal yang terbuka, dalam konteks utang Pemerintah harusnya menghentikan proyek-proyek yang dibiayai utang. Karena anggaran subsidi dicabut harusnya ada ruang yang bisa dibiayai,” jelasnya.
Membesarnya ruang fiskal tidak hanya berasal dari faktor pencabutan subsidi BBM jenis premium tapi juga datang dari perpajakan.
“Dengan adanya target penerimaan pajak otomatis APBN kita punya potensi penerimaan yang cukup besar untuk biayai proyek yang dulu dibiayain utang,” ucapnya.
Dengan dua pertimbangan itu, seharusnya pemerintah bisa menyelamatkan diri dari lilitan utang. Sudah waktunya Indonesia tak jadi korban lembaga internasional yang menjerat dengan iming-iming pinjaman.
“Intinya ini soal paradigma, niat. Apakah Pemerintah mau terus menerus jadi korban eksploitasi korban internasional,” ucapnya.
http://www.merdeka.com/uang/subsidi-premium-dihapus-buat-bayar-utang-pemerintah.html