Gubernur Pastika saat melantik 63 Pejabat Administrator (Eselon III) di Halaman Kantor Gubernur Bali, Jumat (6/10).
Gubernur Pastika saat melantik 63 Pejabat Administrator (Eselon III) di Halaman Kantor Gubernur Bali, Jumat (6/10).

Kundur News – Denpasar – Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan jajarannya agar tidak berlebihan dalam bermain media sosial (medsos). Para pejabat di lingkungan Pemprov Bali diminta menggunakan IT untuk menambah pengetahuan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas. Penegasan itu diutarakannya saat melantik 63 Pejabat Administrator (Eselon III) di Halaman Kantor Gubernur Bali, Jumat (6/10).

Menurut Pastika, terlepas dari manfaatnya, perkembangan medsos belakangan ini banyak menimbulkan dampak negatif. “Saya baru baca berita pagi ini, 90 persen perceraian di Depok dan Bekasi disebabkan oleh medsos. Jadi, kebanyakan main medsos itu penyakit, habis waktu kita,” ujar Pastika.

Pastika menyampaikan kemajuan IT sejatinya bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang jauh lebih bermanfaat. Banyak website yang menawarkan sistem pengajaran secara online yang sangat mudah diakses. “Dengan kemajuan IT, sekolah ada dalam genggaman. Manfaatkan itu  untuk meningkatkan kualitas diri,” papar Pastika.

Pada bagian lain, Pastika juga menyinggung pelantikan yang digelar di tengah situasi prihatin terkait peningkatan status Gunung Agung. “Di tengah keprihatinan dan kesibukan membantu saudara kita di pengungsian, kita juga harus tetap fokus pada penataan kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan,” jelas Pastika.

Ia menambahkan, mutasi adalah sebuah hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Pada pelantikan pejabat eselon III kali ini, sebagian yang dilantik adalah mutasi horizontal dan sebagian lagi adalah mereka yang mendapat promosi. “Mutasi adalah upaya penyegaran dan pengisian jabatan yang lowong,” ungkap Pastika.

Orang nomor sati di Bali ini berharap agar proses mutasi tak menimbulkan kegaduhan atau kasak-kusuk karena sudah melalui proses evaluasi. Pastika mengingatkan pula kalau jabatan itu bukan hak, tapi amanah yang harus dijawab dengan dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab. Upacara pelantikan dihadiri pula oleh Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Bali.*