KUNDURNEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kepri kembali mencatatkan capaian dalam penguatan tata kelola pemerintahan, setelah meraih penghargaan Provinsi dengan Kinerja Penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura dalam rangkaian rapat koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) tahun 2026 di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas kinerja Pemprov Kepri dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang proaktif, termasuk kontribusi dalam mendukung dan membimbing UKPBJ Kabupaten dan Kota di wilayah Kepri
Capaian ini memiliki arti strategis untuk Kepri, sebagai Krovinsi kepulauan sekaligus wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan jalur perdagangan internasional, penguatan tata kelola pengadaan menjadi bagian penting untuk memastikan belanja pemerintah berjalan efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasi kepada LKPP, atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemprov Kepri untuk terus memperkuat kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa.

“Terima kasih kepada LKPP atas penghargaan yang diberikan kepada Provinsi Kepri. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di daerah,” ujar Nyanyang Haris Pratamura.

Ia berharap, capaian di tingkat Provinsi dapat diikuti oleh seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Kepri.

“Kita berharap prestasi ini tidak hanya berhenti di tingkat Provinsi, tetapi juga menular kepada tujuh Kabupaten dan Kota di Kepri. Mulai dari Natuna di utara sebagai beranda perbatasan Indonesia hingga Batam, Bintan, Tanjungpinang dan daerah lainnya,” katanya.

Nyanyang Haris Pratamura menegaskan, penguatan tata kelola pengadaan harus terus dilakukan agar setiap anggaran pemerintah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kedepan kata Nyanyang Haris Pratamura, Pemprov Kepri berkomitmen mendorong UKPBJ tidak hanya berperan sebagai pelaksana proses pengadaan, tetapi berkembang menjadi mitra strategis pimpinan sejak tahap perencanaan, sehingga kebutuhan pemerintah dapat dirancang secara tepat, efisien dan berorientasi pada hasil.

Sementara Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan, tantangan pengadaan saat ini bukan hanya memastikan proses berjalan sesuai aturan, tetapi bagaimana pemerintah mampu menghasilkan belanja yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Transformasi tersebut, perlu didorong melalui kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dengan tetap berlandaskan integritas, transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya.(*)

 

Previous articleRutan Karimun Hadirkan Invoasi POKARI