KUNDURNEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kepri bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi), menyepakati langkah strategis untuk mengakselerasi penuntasan isu blank spot di wilayah perbatasan, melalui teknologi satelit dan frekuensi 700MHZ.
Kesepakatan itu terjalin dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dan Dirjen PPI Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto, di Kantor Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Menara Danareksa Lantai 22, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, transformasi digital di Kepri bukan sekadar masalah teknis, melainkan upaya menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan dan meningkatkan martabat ekonomi masyarakat pesisir.
“Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan,” ucap Nyanyang Haris Pratamura.
Dalam kesempatan tersebut, Nyanyang Haris Pratamura juga menyampaikan pemerataan akses telekomunikasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat Kepulauan Riau, khususnya di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
Hingga saat ini kata dia, masih terdapat 30 titik blank spot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah (poor coverage), yang berdampak terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas perekonomian masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan jaringan telekomunikasi juga telah berdampak terhadap berbagai sektor, salah satunya pembangunan pendidikan. Proses pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah mengalami kendala, karena minimnya infrastruktur pendukung. Juga terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas.
“Ketersediaan jaringan telekomunikasi bukan lagi sekadar kebutuhan komunikasi, tetapi menjadi penunjang utama pembangunan daerah. Karena itu kami berharap percepatan pembangunan infrastruktur digital, dapat menjadi perhatian bersama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Melalui sinergi ini sebut Nyanyang Haris Pratamura, Pemerintah Provinsi Kepri bersama Kementrian KomDigi berkomitmen, ingin memastikan pendidikan di Sekolah Rakyat dan ekonomi 78.000 nelayan yang tinggal di kawasan pesisir tidak lagi terhambat oleh jarak.
“Internet memungkinkan masyarakat di pulau terjauh untuk tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan, melainkan cukup melalui pemindaian digital untuk mengakses layanan negara,” kata Nyanyang Haris Pratamura.
Sementara itu, Dirjen PPI Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan, pemerintah pusat berkomitmen mengintegrasikan teknologi mutakhir, guna mendukung pemerataan ekonomi dan optimalisasi layanan publik di wilayah kepulauan.
Dalam pembahasan teknis, ditetapkan enam lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Provinsi Kepri. Lokasi tersebut tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun. Dengan pelaksanaan pembangunan yang akan melibatkan operator telekomunikasi, yaitu Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), yang dalam strateginya mengalokasikan frekuensi 700MHz.
Frekuensi 700 MHz digunakan sebagai pita lebar bergerak seluler (mobile broadband), untuk memperluas jangkauan layanan internet 4G/LTE dan 5G. Frekuensi utamanya guna mengatasi area blank spot, serta meratakan akses konektivitas hingga ke pelosok pedesaan.
“Frekuensi 700 MHz memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya memiliki cakupan sinyal yang luas dan kuat, efisien dalam hal biaya karena dapat membangun infrastruktur jaringan dengan jumlah BTS yang lebih sedikit,” sebut Wayan Toni Supriyanto.
Selain pembangunan BTS, dalam pertemuan ini juga dibahas pemanfaatan berbagai teknologi pendukung, untuk memperluas jangkauan layanan telekomunikasi di wilayah Kepri. Di antaranya optimalisasi pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA), penguatan jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta pengembangan teknologi berbasis satelit, sebagai alternatif layanan komunikasi di daerah yang belum dapat dijangkau jaringan terestrial.
Pertemuan juga membahas kepastian 207 titik blank spot yang tersisa di Kepri, untuk segera mendapatkan akses broadband.
“Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan, dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar,” sebut Wayan Toni Supriyanto.(*)
