NATUNA — Tiga hari berada di Pulau Serasan dan Serasan Timur dalam rangkaian kegiatan reses, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, H. Mustamin Bakri, tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga merasakan langsung sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah di wilayah perbatasan tersebut.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius politisi Partai Golkar itu adalah kondisi kelistrikan. Selama berada di Serasan, Mustamin turut merasakan pemadaman bergilir yang terjadi akibat kerusakan pada peralatan pembangkit.
Menurutnya, persoalan tersebut harus segera mendapatkan penanganan karena listrik berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat maupun keberlangsungan pelayanan publik.
“Selama tiga hari kita berada di Serasan, kita juga merasakan langsung persoalan listrik yang dialami masyarakat. Saat ini akibat adanya kerusakan alat, terjadi pemadaman bergilir. Kondisi seperti ini harus segera mendapatkan perhatian dan penanganan cepat,” ujar Mustamin kepada media, Rabu (19/8/2026).
Ia menilai pemadaman listrik tidak sekadar mengganggu kenyamanan warga, tetapi berpotensi berdampak terhadap pelayanan kesehatan, pemerintahan hingga pendidikan.
“Jangan sampai kondisi listrik ini mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan pemerintah. Kita berharap ada langkah cepat untuk memperbaiki kerusakan sehingga pasokan listrik dapat kembali normal,” katanya.
Selain persoalan pemadaman bergilir di Serasan dan Serasan Timur, aspirasi masyarakat terkait kelistrikan juga datang dari Batu Berian.
Mustamin menyebut masyarakat di wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik karena belum menikmati listrik selama 24 jam penuh.
“Untuk Batu Berian, masyarakat juga menyampaikan bahwa listrik belum menyala 24 jam. Ini menjadi perhatian kita karena pelayanan kesehatan, pemerintahan dan pendidikan membutuhkan dukungan listrik yang memadai,” jelasnya.
Dorong Pelabuhan Ro-Ro
Tak hanya listrik, persoalan konektivitas antarpulau juga menjadi salah satu aspirasi utama yang diterima Mustamin selama melaksanakan reses.
Masyarakat Serasan menyampaikan kebutuhan pembangunan pelabuhan Roll-on/Roll-off (Ro-Ro). Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendukung distribusi barang dan kendaraan dari maupun menuju Serasan.
Mustamin menilai kebutuhan pelabuhan Ro-Ro tidak hanya relevan untuk Serasan, tetapi juga perlu mendapat perhatian di sejumlah wilayah kepulauan lainnya seperti Midai dan Subi.
“Pelabuhan Ro-Ro di Serasan menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan masyarakat. Kita juga melihat kebutuhan yang sama untuk wilayah Midai dan Subi. Ini berkaitan dengan bagaimana konektivitas antarpulau bisa semakin baik,” ujarnya.
Menurutnya, karakteristik Natuna sebagai daerah kepulauan membuat konektivitas laut menjadi kebutuhan yang sangat strategis. Infrastruktur pelabuhan dan sarana transportasi laut yang memadai akan berdampak langsung terhadap pergerakan orang, barang dan perekonomian masyarakat.
Merasakan Langsung Transportasi Laut
Selama berada di Serasan, Mustamin juga mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Puncak peringatan kemerdekaan di wilayah tersebut dilaksanakan di kawasan PLBN Serasan pada 17 Agustus 2026.
Usai menyelesaikan agenda reses di Serasan dan Serasan Timur, Mustamin kembali menuju Natuna menggunakan kapal Perintis.
Perjalanan menggunakan transportasi laut tersebut semakin memperkuat pandangannya mengenai pentingnya konektivitas antarpulau bagi masyarakat Natuna.
“Ketika kita menggunakan kapal untuk kembali dari Serasan, kita semakin merasakan bahwa transportasi laut ini sangat penting bagi masyarakat Natuna. Karena itu, konektivitas laut harus terus diperkuat,” katanya.
Mustamin memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Provinsi Kepulauan Riau sesuai kewenangan yang dimiliki.
Ia berharap persoalan mendasar seperti listrik dan konektivitas transportasi tidak berhenti sebatas menjadi aspirasi, tetapi mendapat tindak lanjut konkret dari pemerintah maupun pihak terkait.
“Harapan kita persoalan yang dirasakan masyarakat ini tidak hanya didengar, tetapi ada tindak lanjut dan penanganan. Untuk listrik, kita berharap perbaikannya bisa dilakukan secepatnya agar tidak mengganggu pelayanan dan aktivitas masyarakat. Sementara untuk konektivitas, kebutuhan infrastruktur seperti pelabuhan Ro-Ro juga akan kita dorong sesuai kewenangan yang ada,” pungkasnya. (Remon).
