TANJUNGPINANG – Sensus ekonomi tahun 2026 di Provinsi Kepri dimulai, ditandai dengan kedatangan petugas ke kediaman pribadi Gubernur Kepri Ansar Ahmad Jalan Peralatan Tanjungpinang, sebagai responden perdana, Senin (15/6/2026).
Pendataan dilaksanakan oleh petugas lapangan, bersama Kepala BPS Provinsi Kepri, Haryanto Silitonga beserta jajaran.
Dalam kesempatan itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengajak seluruh masyarakat, untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, dengan menerima petugas sensus serta memberikan informasi yang benar, jujur, dan lengkap.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Kepri untuk berpartisipasi aktif, menyukseskan sensus ekonomi 2026. Terimalah petugas sensus yang datang dan berikan data yang benar serta lengkap. Karena data yang akurat akan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih baik, bagi daerah dan masyarakat,” ujar Ansar Ahmad.
Menurut Ansar Ahmad, data yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kepri, Toto Haryanto Silitonga menjelaskan, sensus ekonomi 2026 menjadi instrumen penting, untuk menghasilkan data yang akurat dan mutakhir, sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.
“Yang didata bukan hanya unit usaha, tetapi juga rumah tangga. Dari pimpinan tertinggi hingga masyarakat umum, seluruh pelaku ekonomi di Kepri dan Indonesia akan menjadi bagian dari pendataan ini,” ujar Toto Haryanto.
Menurutnya, BPS sebelumnya memiliki direktori sekitar 197 ribu unit usaha di Kepri. Namun, melalui sensus ekonomi 2026, data tersebut akan diperbarui untuk mengetahui kondisi terkini, serta jumlah usaha yang masih aktif beroperasi.
“Mulai dari usaha rumah tangga, usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar, akan menjadi sasaran pendataan. Termasuk masyarakat yang berusaha dari rumah, pedagang keliling, hingga pelaku usaha digital, seperti pembuat konten di tikTok dan platform lainnya yang menghasilkan pendapatan,” jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, BPS telah menyiapkan sejumlah inovasi dan strategi pengawasan. Salah satunya melalui dashboard monitoring yang memungkinkan pemantauan kinerja petugas lapangan secara real time.
Selain itu kata Toto Haryanto, BPS juga menggunakan aplikasi berbasis digital bernama FASIH dalam proses pendataan. Melalui aplikasi tersebut, seluruh data yang dikumpulkan petugas dapat dipantau secara langsung sehingga kualitas dan progres pekerjaan dapat terukur dengan baik.
“Dari aplikasi itu kami dapat melihat capaian target pendataan, sekaligus memantau kualitas data yang masuk dari lapangan,” kata Toto Haryanto.
Ditambahkannya, BPS Kepri juga menerapkan inovasi SPSS atau Satu Pegawai Satu Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Melalui program tersebut, setiap pegawai BPS diberikan tanggung jawab untuk mengawal dan memantau satu wilayah tertentu, guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai target.
“Beban pekerjaan tidak hanya berada pada petugas mitra di lapangan, tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh pegawai BPS, yang ikut melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambahnya.
Katanya lagi, setiap rumahtangga yang telah didata akan ditempel stiker Sensus Ekonomi 2026.
“Kegiatan pendataan berskala nasional ini bertujuan memperoleh gambaran terkini, mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Sensus ekonomi ini akan berakhir hingga 31 Agustus 2026 mendatang,” pungkasnya.(*)
