NATUNA — Persoalan fasilitas pelabuhan, rumah ibadah hingga perlindungan kawasan pesisir menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Subi Besar, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Marzuki, S.H., dalam agenda reses, Jumat (14/8/2026).
Marzuki yang juga duduk di Komisi II DPRD Kepri memastikan berbagai aspirasi tersebut tidak berhenti sebatas catatan dalam kegiatan reses. Ia berkomitmen membawa usulan masyarakat Subi ke tingkat Pemerintah Provinsi Kepri untuk diperjuangkan sesuai mekanisme penganggaran.
Di hadapan masyarakat dan perangkat desa, Marzuki juga menjelaskan kondisi fiskal pemerintah saat ini yang mengalami penyesuaian, termasuk dampak perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh membuat kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan terabaikan.
“Meski TKDD menurun karena saat ini terkonsentrasi pada program prioritas nasional seperti BGN dan Kopdes Merah Putih, saya tegaskan bahwa aspirasi masyarakat Subi Besar tetap akan saya perjuangkan untuk dibawa ke ruang sidang paripurna dan disampaikan langsung kepada Pemerintah Provinsi Kepri,” tegas Marzuki.
Ruang Tunggu Pelabuhan Jadi Sorotan
Dalam dialog bersama masyarakat, Camat Subi, Sarifudin, menyampaikan persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat pengguna Pelabuhan Subi Besar.
Ia meminta Marzuki kembali menyuarakan janji Pemerintah Provinsi Kepri mengenai pembangunan fasilitas ruang tunggu bagi penumpang.
Menurut Sarifudin, kondisi pelabuhan saat ini belum memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menunggu keberangkatan maupun kedatangan kapal.
“Selama ini penumpang selalu resah dengan panasnya terik matahari di pelabuhan karena sama sekali tidak ada tempat berteduh,” ujarnya.
Bagi masyarakat pulau, keberadaan fasilitas ruang tunggu bukan sekadar pelengkap. Pelabuhan merupakan salah satu pintu utama mobilitas warga sehingga fasilitas dasar bagi penumpang dinilai menjadi kebutuhan yang mendesak.
Masjid dan Pemecah Ombak Ikut Diusulkan
Selain fasilitas pelabuhan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan terhadap sarana keagamaan dan perlindungan kawasan pesisir.
Kepala Desa Subi Besar, Julaidi, bersama warga mengusulkan bantuan untuk renovasi dan perbaikan Masjid Al-Jannah.
Salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah lantai masjid yang hingga kini belum dilengkapi keramik sehingga masyarakat berharap adanya dukungan untuk penyelesaian fasilitas tersebut.
Aspirasi lainnya adalah pembangunan breakwater atau pemecah ombak.
Usulan tersebut berkaitan dengan kondisi wilayah pesisir Subi yang berhadapan langsung dengan dinamika gelombang laut. Masyarakat berharap adanya infrastruktur perlindungan pantai untuk mengurangi risiko abrasi serta dampak gelombang terhadap kawasan pesisir.
Marzuki Minta Aspirasi Diperkuat Proposal
Menanggapi aspirasi tersebut, Marzuki meminta pemerintah desa bersama masyarakat tidak hanya menyampaikan kebutuhan secara lisan.
Ia mendorong setiap usulan dilengkapi proposal serta dokumen pendukung agar dapat diproses melalui mekanisme perencanaan pembangunan pemerintah.
“Segala bentuk usulan harus menggunakan proposal resmi. Ini adalah kunci administratif agar usulan dapat dimasukkan secara sah ke dalam Musrenbang provinsi dan tercantum dalam RKPD,” kata Marzuki.
Menurutnya, kelengkapan administrasi akan menjadi bagian penting dalam proses pengawalan aspirasi masyarakat hingga masuk ke dalam pembahasan program pemerintah.
Marzuki menegaskan, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Natuna dan Anambas, dirinya memiliki tanggung jawab untuk membawa persoalan yang ditemukan di lapangan ke tingkat provinsi.
Reses, kata dia, bukan sekadar agenda bertemu masyarakat, tetapi menjadi ruang untuk melihat langsung kebutuhan warga sekaligus memastikan aspirasi tersebut memiliki jalur untuk diperjuangkan.
Dari Subi Besar, aspirasi masyarakat kini menunggu langkah berikutnya di tingkat provinsi. Mulai dari ruang tunggu pelabuhan, perbaikan Masjid Al-Jannah hingga pembangunan pemecah ombak, warga berharap usulan tersebut tidak berhenti sebagai catatan reses, tetapi benar-benar masuk dalam agenda pembangunan Kepri. (Remon)
