TANJUNGPINANG – Gubernur Kepri Ansar Ahmad selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepri, memimpin High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Kepri, di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Senin (3/8/2026).
Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan, dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Provinsi Kepri, ditengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi daerah kepulauan.
Dalam kesempatan itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepri, Bank Indonesia, Bulog, Badan Karantina, serta seluruh instansi terkait harus terus diperkuat, melalui berbagai program seperti gerakan pasar murah, penguatan produksi pangan lokal, serta pengendalian distribusi komoditas strategis.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memberikan manfaat optimal, apabila inflasi tidak dapat dikendalikan karena kenaikan harga akan menggerus daya beli masyarakat.
“Karena itu, pemerintah pusat bersama seluruh pemerintah daerah, secara rutin melakukan evaluasi perkembangan inflasi setiap minggu. Ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah,” kata Ansar Ahmad.
Ansar Ahmad menjelaskan, sebagai Provinsi kepulauan, Kepri memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok dan stabilitas harga. Kondisi geografis yang terdiri atas ribuan pulau, menyebabkan distribusi logistik membutuhkan perhatian khusus.
kata dia, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kepri pada periode terakhir tercatat sebesar 4,24 persen, masih berada di atas target inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
“Karena Kepri bukan daerah penghasil berbagai komoditas pangan, maka kita harus terus memperkuat komunikasi dan sinergi melalui TPID. Setiap faktor penyebab inflasi harus kita identifikasi dan ditangani bersama secara cepat dan tepat,” jelasnya.
Ansar Ahmad juga mengingatkan, penyebab inflasi dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus melakukan intervensi terhadap komoditas strategis, yang memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan harga.(*)
