NATUNA — Kebutuhan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi perhatian dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Mustamin Bakri dan Daeng Amhar, di Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Rabu (12/8/2026).
Dalam pertemuan dengan masyarakat tersebut, berbagai persoalan dan kebutuhan warga disampaikan secara langsung kepada dua legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Natuna-Anambas itu.
Aspirasi yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan, tetapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat nelayan, sektor pertanian serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang berkembang di desa.
Mustamin Bakri mengatakan, reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk melihat dan mendengar langsung kondisi masyarakat di daerah pemilihan.
Ia mengapresiasi kehadiran dan antusiasme masyarakat Batu Gajah dalam menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi.
Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Kepri.
“Luar biasa masyarakat Batu Gajah hari ini, cukup antusias. Terima kasih banyak atas kehadiran bapak dan ibu sekalian,” ujar Mustamin.
Sementara itu, Daeng Amhar menyampaikan bahwa seluruh masukan masyarakat yang diperoleh selama reses akan dicatat dan dibahas untuk kemudian dirumuskan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Kepri.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat tidak berhenti pada forum pertemuan saja, namun akan dibawa ke tingkat provinsi untuk diperjuangkan dalam proses perencanaan pembangunan.
“Kami di sini siap menampung seluruh aspirasi masyarakat setempat. Dari penyampaian dan usulan bapak-ibu hari ini, nantinya akan kami rumuskan, kami bawa, dan diperjuangkan di tingkat provinsi agar bisa direalisasikan,” tegas Daeng Amhar.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan fasilitas yang dapat menunjang aktivitas nelayan dan pertanian. Dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat turut menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan.
Menurut para legislator, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi memiliki keterkaitan erat. Infrastruktur yang memadai akan membantu masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari sekaligus mendukung pergerakan hasil usaha masyarakat.
Meski demikian, realisasi setiap usulan tetap harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah, skala prioritas pembangunan serta kemampuan anggaran daerah.
Mustamin dan Daeng Amhar juga mengingatkan pentingnya komunikasi dan sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah serta DPRD dalam mengawal setiap usulan yang telah disampaikan.
Mereka berharap hasil reses di Batu Gajah tidak sekadar menjadi catatan administratif, tetapi dapat menjadi bahan dalam pembahasan program pembangunan Provinsi Kepri ke depan.
Bagi masyarakat di wilayah perbatasan seperti Natuna, pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan aktivitas masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. (Remon)
