TANJUNGPINANG – Provinsi Kepri terus memperkuat ekosistem perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga pembangunan 3 Juta Rumah dari program Presiden RI di Kepri tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga diperkuat melalui penyediaan lahan, kemudahan perizinan, pembiayaan, hingga pembenahan data penerima manfaat.
Hal itu menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se Provinsi Kepri, terkait pencapaian program prioritas Presiden RI, yang dipimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (7/9).
Dalam kesempatan itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pemerintah daerah berupaya mengurangi hambatan biaya dan administrasi, yang dapat menjadi beban masyarakat berpenghasilan rendah. Seluruh Kabupaten dan Kota di Kepri telah menerbitkan Perkada mengenai pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR.
Menurut Ansar Ahmad, kemudahan tersebut penting agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah mendapatkan hunian yang layak.
“Yang paling penting masyarakat MBR ini kita mudahkan, baik dari sisi perizinan maupun pembiayaannya,” kata Ansar Ahmad.
Kebijakan tersebut akan menyasar kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria penghasilan, sesuai Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025.
Di Kepri kata Ansar Ahmad, batas penghasilan MBR ditetapkan maksimal Rp9 Juta per bulan bagi masyarakat berstatus tidak kawin dan Rp11 Juta per bulan bagi masyarakat berstatus kawin atau peserta Tapera.
Selain pembiayaan, persoalan data juga menjadi perhatian. Integrasi data perumahan dengan Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), didorong agar program dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat penerima manfaat.
Untuk memastikan langkah tersebut berjalan terpadu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri akan membentuk Satgas Perumahan.
“Satgas ini diarahkan untuk memfasilitasi optimalisasi pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR, serta membantu koordinasi penyediaan lahan,” sebut Ansar Ahmad.
Dengan pendekatan tersebut, dukungan Kepri terhadap program 3 juta rumah diarahkan bukan hanya mengejar jumlah unit yang dibangun, tetapi juga memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses yang lebih mudah terhadap hunian layak.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri Said Nursyahdu menjelaskan, kebutuhan dukungan pembangunan perumahan di daerah terus direspon melalui pembangunan rumah baru dan program perbaikan rumah.
“Sepanjang 2025, pembangunan rumah baru di Kepri mencapai 9.118 unit, dengan tambahan 274 unit rumah yang diperbaiki. Kemudian pada 2026, pemerintah memproyeksikan pembangunan 7.481 rumah baru serta perbaikan 3.944 rumah,” jelas Said Nursyahdu.
Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan dukungan melalui program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) APBN 2026. Sebanyak 3.724 unit rumah dialokasikan untuk masyarakat di tujuh Kabupaten dan Kota se Kepri.
“Batam mendapat alokasi terbesar dengan 1.124 unit, disusul Tanjungpinang 611 unit, Lingga 448 unit, Bintan 442 unit, Natuna 389 unit, Kepulauan Anambas 357 unit, dan Karimun 353 unit,” pungkas Said Nursyahdu.(*)
