TANJUNGPINANG – Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor, untuk mempercepat dan memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal.
Menurutnya, kondisi geografis Kepri sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan MBG, khususnya terkait distribusi bahan pangan dan pemenuhan kebutuhan dapur SPPG di wilayah terpencil.
Selain persoalan distribusi, Kepri masih menghadapi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, terutama komoditas telur dan ayam. Karena itu, peningkatan produksi pangan lokal dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok sekaligus mendukung keberlanjutan program MBG.
“Pelaksanaan MBG harus kita kawal bersama agar berjalan aman, tepat sasaran, berkualitas dan berkelanjutan. Pengawasan keamanan pangan, pemenuhan SHS, penguatan rantai pasok serta pemutakhiran data penerima manfaat harus menjadi perhatian bersama,” ujar Nyanyang Haris Pratamura saat memimpin rakor penyelenggaraan program MBG di Provinsi Kepri, di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/8/2026).
Nyanyang Haris Pratamura juga meminta pengawasan terhadap pemasok diperkuat. Distributor bahan pangan yang memasok kebutuhan SPPG harus memenuhi ketentuan perizinan dan standar yang berlaku, termasuk kepemilikan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
Di sisi lain, Satgas MBG Kepri mendorong pemanfaatan sumber daya pangan lokal, khususnya produk perikanan, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketersediaan bahan pangan untuk program MBG.
Satgas Kepri juga telah mengusulkan pembentukan kantor BGN atau Kantor Pelayanan Gizi di Provinsi Kepri. Usulan tersebut dibarengi koordinasi dengan BGN terkait pelaksanaan program MBG di daerah.
Nyanyang Haris Pratamura menekankan, tata kelola yayasan dan SPPG harus berpegang pada prinsip amanah dan akuntabel, transparan dan terbuka, tepat sasaran dan berkualitas, serta kolaboratif dan berkelanjutan.
Kata dia, yayasan sebagai pengelola harus memiliki tanggungjawab mulai dari pendataan penerima manfaat, penandatanganan kerja sama, pengajuan kebutuhan operasional, pengelolaan dana melalui virtual account, pengadaan bahan pangan, distribusi makanan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, hingga pemberdayaan usaha lokal dan UMKM.
“Karena itu, seluruh pihak harus menjalankan perannya dengan penuh tanggungjawab. Program MBG bukan hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut keamanan pangan, ketepatan sasaran, pemberdayaan ekonomi lokal dan keberlanjutan program,” tegas Nyanyang Haris Pratamura.
Ia berharap, koordinasi antara pemerintah daerah, BGN, yayasan, SPPG, pemerintah desa, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat, sehingga pelaksanaan MBG di Kepri mampu menjawab tantangan wilayah kepulauan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)
